JAKARTA : Ketua umum (Ketum) Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) Yusuf Mujiono mengatakan memasuki Tahun 2025 pemerintahan Prabowo -Gibran perlu menjaga Kestabilan di Tengah Tantangan.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun baru 2025 dengan berbagai tantangan. Meskipun baru menjabat kurang dari tiga bulan, pemerintahan ini telah berupaya menjaga kestabilan, terlihat dari komposisi Kabinet Merah Putih yang mengakomodasi berbagai kepentingan politik, termasuk dari PDI Perjuangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun konsensus dan mencegah konflik politik,” ujar Yusuf, Minggu 5 Januari 2025.
Namun, kata Yusuf upaya tersebut mendapat ujian Kebijakan kenaikan pajak dari 11% menjadi 12%, meskipun kemudian diklarifikasi hanya berlaku untuk barang mewah, telah memicu demonstrasi dan penolakan dari mahasiswa dan masyarakat.
Situasi ini diperparah dengan penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus hilangnya Harun Masiku.
Keputusan ini memicu spekulasi mengenai intervensi politik.
Lebih lanjut, rencana presiden untuk memberikan pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya menimbulkan kontroversi. Banyak yang khawatir kebijakan ini akan melindungi pejabat pemerintahan yang tengah diselidiki KPK, termasuk beberapa kepala daerah. Kritik juga muncul mengenai dugaan bahwa Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi, dan cenderung berkompromi dengan pihak-pihak tertentu, bahkan yang terindikasi terlibat masalah hukum. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang berbeda pandangan politik.
Kestabilan Kunci Kemajuan Bangsa
Kestabilan pemerintahan sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia. Ketidakpercayaan dan saling curiga di masyarakat hanya akan menghambat pembangunan.
“Defisit anggaran yang direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun di tahun 2025, seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidato RUU APBN 2025, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran,” paparnya.
Di tengah harapan masyarakat akan perubahan yang lebih baik di tahun baru, pemerintahan Prabowo dituntut untuk bijak. Meskipun memiliki kewenangan yang besar, mendengarkan masukan dari berbagai pihak sangatlah penting. Program-program pemerintah, seperti program makan bergizi, harus diawasi ketat untuk mencegah korupsi. Kesetaraan antar pemeluk agama juga perlu diperhatikan, mengingat masalah pelarangan ibadah bagi agama-agama tertentu masih terjadi.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmennya terhadap cita-cita luhur, yaitu membangun bangsa yang kuat, rakyat yang sejahtera, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tahun baru ini menjadi momentum untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas, mandiri, dan adil,” tegasnya. (John A)
