SURABAYA: Partai Amanat Nasional (PAN) wajibkan seluruh anggota fraksi PAN se Jatim untuk segera berkolaborasi dengan seluruh kepala daerah yang dilantik untuk menunjang program- program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat.
“Sebagai pengusung pemerintahan sekarang ini di pusat, tentunya untuk tingkat daerah menyesuaikan kebijakan tersebut. Baik terhadap kepala daerah yang diusung atau didukung maupun yang tidak didukung di pilkada serentak 2024 lalu, ” ujar sekretaris PAN Jawa Timur Husnul Aqib saat dikonfirmasi kamis (23/1/2025).
Anggota komisi A DPRD Jawa Timur ini mengatakan perintah tersebut dikeluarkan mengingat pemerintah sudah memutuskan agar pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak tanpa ada sengketa dilantik pada bulan februari 2025 ini.
“Kalau yang masih sengketa dilantik maret nanti. Makanya itu kami sudah minta anggota fraksi untuk segera penyesuaian program yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih,” jelas mantan wakil ketua DPRD Lamongan ini.
Husnul Aqib lalu menjabarkan di pilkad serentak 2024 lalu, PAN berhasil memenangkan 33 daerah dari 38 yang digelar pilkada serentak.
“Kami kalah di lima daerah diantaranya Batu, kota Malang,Banyuwangi,Jombang dan Madiun,” tandasnya.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bakal melantik secara serentak seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden RI pada 6 Februari 2025.
Pelantikan oleh Presiden itu dilakukan, baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Seluruh kepala daerah yang tak bersengketa itu akan dilantik oleh Presiden di Jakarta, yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara, kecuali untuk kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena memiliki peraturan perundang-undangan khusus.(yudhie)