Menteri ESDM Buat Kisruh, Prabowo Meradang Panggil Bahlil ke Istana

JAKARTA – Kebijakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin menghapus pengecer liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) di warung-warung mengakibatkan kekisruhan, dan antrian Panjang masyarakat di pangkalan untuk membeli LPG 3 Kg tidak terhindari.

Kebijakan Menteri ESDM Bahlil membuat Istana meradang. Mengakibatkan, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Bahlil ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

banner 728x90

Bahlil mengatakan dirinya akan melaporkan hasil sidak ke pengecer LPG 3 kg pagi tadi. Seperti diketahui, akhirnya pemerintah memperbolehkan para pengecer menjual LPG 3 kg, namun dianjurkan para pengecer mendaftarkan diri sebagai sub pangkalan.

“Saya baru mau rapat dengan bapak presiden. Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” sebut Bahlil saat tiba di Istana, Selasa (4/2/2025).

Bahlil menyebut penataan penjualan LPG 3 kg diberlakukan untuk memastikan subsidi bisa tepat sasaran.

Menurut Bahlil, dalam satu tabung LPG 3 kg jumlah subsidi minimal yang diberikan mencapai Rp 36 ribu. Dengan adanya subsidi maka harga gas yang harusnya diterima masyarakat adalah Rp 5.000 per kilogram, atau estimasinya Rp 15 ribu per satu tabung 3 kg.

Namun yang ada di lapangan harga yang diterima oleh masyarakat bisa di atas Rp 20 ribu per tabung. Atas alasan ini pemerintah melakukan perbaikan dalam hal penyaluran dan mengharuskan pengecer beralih fungsi menjadi sub-pangkalan.

“Yang kedua, adalah kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran, karena kita itu subsidinya itu Rp 87 triliun per tahun,” beber Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Setelah komunikasi dengan Presiden, lanjut Dasco, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan.

Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat. Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya tidak melonjak harganya.

“Tetapi, sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

Tadi malam, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. Awalnya, pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer.

Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer. (Ralian)

Tinggalkan Balasan