JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mendukung penuh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi leader Data Tunggal di Indonesia.
“Penting sekali Presiden Prabowo sudah membuat Inpres No 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal. BPS sendiri akan menjadi leader data tunggal untuk sensus ekonomi dan sosial,” kata Nawardi kepada para wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurut Nawardi, di tengah efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo saat ini, kebijakan Data Tunggal menjadi sebuah terobosan yang positif.
“Seperti kita ketahui, BPJS melakukan pendataan sendiri, Dispendukcapil juga melakukan pendataan sendiri, Kemensos melakukan pendataan sendiri, Mendagri, dan kementerian lain melakukan pendataan sendiri.
Lembaga-lembaga yang tidak terkait dengan pendataan itu justru itu yang akan diefisiensi dan dilakukan dalam BPS. Nah itu jalan keluar yang terbaik, sehingga lembaga-lembaga yang tidak terkait pendataan ini tidak perlu melakukan pendataan biarkan BPS yang melakukannya,” papar Nawardi.
Meski saat ini tengah dilakukan efisiensi anggaran, namun Nawardi berharap, BPS tetap melakukan Sensus Ekonomi pada tahun 2026 mendatang.
“Saya mendukung adanya efisiensi anggaran, namun ada beberapa hal dari BPS ada Sensus Ekonomi tahun 2026 yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Karena itu kami tetap mendorong BPS untuk tetap menyelenggarakan Sensus Ekonomi pada tahun 2026 mendatang. Karena kalau tidak kita tidak tahu perputaran ekonomi dalam 10 tahun seperti apa,” ucap Senator asal Dapil Jatim ini.
Nawardi menyatakan, Komite IV DPD RI telah membahas persiapan anggaran untuk tahun 2026 dengan BPS, di mana tahapannya dimulai pada tahun 2025 saat efisiensi anggaran diberlakukan pemerintah.
“Tentu ada keterbatasan di BPS pada tahapan awal ini. Ke depannya dengan efisiensi yang dilakukan tentu dengan keterbatasan anggaran BPS tetap melakukan melakukan Sensus Ekonomi dan sambil lalu melakukan revisi-revisi anggaran yang tidak perlu,” ujar Nawardi.
Pria kelahiran Sampang, Madura ini menuturkan, pihaknya akan melakukan segala cara agar BPS mendapat penambahan anggaran dari Kemenkeu.
“Barangkali nanti di dalam perjalanan waktu ada penambahan anggaran kan bisa datang dari anggaran Kemenkeu. Pada Kemenkeu kita bisa minta tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sehingga bisa menambahkan anggaran sosialisasi,” tutup Ahmad Nawardi. (Daniel)
