JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wacana pembentukan koalisi permanen yang disuarakan Presiden Prabowo dan kader-kader Partai Gerindra kecil kemungkinan akan terwujud, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin terjadi.
Meskipun semua ketum partai yang ada di KIM plus menyatakan setuju tapi keputusan tersebut diyakini akan berubah setelah hasil pemilu diketahui.
Peneliti Center for Indonesia Reform (CIR) Subhan Akbar menyebut politik Indonesia sangat dinamis dan mudah terpengaruh oleh banyak faktor.
Dengan demikian, lanjut Subhan, deal-deal elit politik saat ini akan mudah berubah menjelang dan pasca Pemilu 2029.
Subhan melihat persetujuan ketum parpol KIM Plus pada wacana koalisi permanen belum final.
“Persetujuan itu bisa saja sebatas fatsun politik karena berada di koalisi yg dipimpin Prabowo. Pada bagian lain persetujuan tersebut bisa dianggap sebagai upaya mengamankan posisi agar porsi kekuasaan di koalisi tidak dievaluasi,” kata Subhan kepada para wartawan, Rabu (19/2/2025).
Secara logis, ulas Subhan, semua kebijakan partai akan disesuaikan dengan dinamika dan kondisi politik jelang Pemilu 2029, sehingga bisa dikatakan persetujuan mendukung koalisi permanen saat ini sekedar basa-basi untuk menjaga perasaan Prabowo yang sedang euforia.
Subhan menilai, tidak ada korelasi empirik bahwa koalisi permanen dapat menunjang proses pembangunan.
“Dalam konteks sistem demokrasi koalisi permanen dari sebagian besar partai itu langkah mundur karena menihilkan kekuatan penyeimbang kekuasaan,” tukas Subhan.
“Kalau semua kekuatan politik sudah bersatu dengan pemerintah dan parlemen maka aspirasi rakyat menjadi tidak penting untuk diperhatikan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Dan ini sangat berbahaya,” pungkas Subhan Akbar. (Daniel)
