TOMOHON: Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi anggaran di seluruh jajaran pemerintahan tampaknya tak diindahkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Di tengah kebijakan penghematan belanja negara, muncul dugaan pemborosan dalam penyelenggaraan Workshop Optimalisasi APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Vesta Harmony, Jakarta, pada 17-21 Februari 2025.
Keputusan ini menuai kritik tajam karena dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, kecurigaan publik semakin kuat karena kegiatan ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: seluruh pemerintah daerah diminta menghemat anggaran hingga Rp 306,7 triliun agar dapat dialokasikan untuk program prioritas nasional dan menghadapi tantangan ekonomi global.
Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang mewajibkan pemerintah daerah mengutamakan belanja produktif dan menghindari pengeluaran tidak esensial.
Namun, alih-alih menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut, Pemkot Tomohon justru menggelar workshop di Jakarta, bukan di Tomohon. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: jika tujuan utamanya adalah optimalisasi APBD, mengapa justru menggunakan anggaran yang tidak perlu untuk perjalanan dinas ke luar daerah?
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menilai kebijakan ini janggal.
“Aneh, namanya optimalisasi APBD, tapi malah diadakan di Jakarta. Kalau memang serius ingin efisiensi, kenapa tidak dilakukan di Tomohon saja? Ini lebih mirip perjalanan dinas berkedok workshop,” ujar sumber tersebut, Rabu 19 Februari 2025.
Kritik ini bukan tanpa dasar. Menggelar acara di luar daerah tentu memerlukan anggaran lebih besar untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, serta sewa tempat. Hal ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang diperintahkan Presiden.
Publik pun mulai mencurigai bahwa acara ini hanya dijadikan alasan bagi para pejabat daerah untuk berada di Jakarta menjelang pelantikan kepala daerah di Istana Negara.
“Kalau memang ada kebutuhan mendesak untuk workshop, kenapa waktunya pas sekali dengan pelantikan? Ini yang membuat kami curiga bahwa acara ini hanya dalih agar bisa hadir di Jakarta dengan menggunakan anggaran daerah,” kata seorang warga Tomohon.
Dalam situasi di mana efisiensi anggaran menjadi prioritas nasional, penggunaan APBD untuk agenda yang dinilai tidak esensial seperti ini patut dipertanyakan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Tomohon terkait alasan utama pemilihan Jakarta sebagai lokasi workshop. Wali Kota Tomohon melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon (Sekdakot) Edwin Roring juga belum memberikan klarifikasi terkait polemik ini.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pun menemui jalan buntu. Saat dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp, Sekdakot Edwin Roring tidak memberikan tanggapan. Bahkan, saat awak media mendatangi kantornya pada Rabu (19/2/2025), salah satu petugas Satpol PP yang berjaga di depan Kantor Wali Kota Tomohon mengatakan bahwa Edwin Roring sedang berada di luar daerah.
“Pak Sekdakot Edwin Roring sedang berangkat keluar daerah, balik saja nanti,” ujar petugas tersebut.
Ketidakhadiran pejabat terkait semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang perlu disembunyikan terkait penggunaan anggaran ini.
Sejumlah pihak juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga terkait untuk mengaudit penggunaan APBD dalam kegiatan ini. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau penggelembungan anggaran, masyarakat berharap ada sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau memang benar-benar ingin mengoptimalkan APBD, jangan justru menggunakannya untuk agenda yang tidak jelas manfaatnya. Kami ingin tahu berapa biaya yang dikeluarkan dan apakah ini benar-benar perlu,” tegas seorang warga Tomohon.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari Pemkot Tomohon. Masyarakat pun menunggu jawaban yang transparan dan akuntabel. Apakah ini benar-benar optimalisasi APBD atau justru pemborosan anggaran berkedok workshop? (Amin)
