JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Merespons kader PDI Perjuangan (PDIP) yang tetap mengikuti retret, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengatakan belum ada keputusan sanksi terhadap kader partainya yang tetap berangkat mengikuti retret kepala daerah di Akmil.
“Tidak ada sanksi. Santai saja,” kata Deddy kepada para wartawan, Minggu (23/2/2025).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah juga menyatakan belum ada putusan mengenai sanksi bagi kader yang melanggar instruksi Megawati.
Menurut Said, larangan retret tersebut merupakan urusan internal partai.
“Sabar, sabar. Ini kan urusan internal, pure urusan internal,” ujar Ketua Banggar DPR RI ini.
Di sisi lain, Said meyakini kader PDIP yang tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum untuk tidak berangkat retret kepala daerah tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.
“Memang sudah ada dekrit dari Mendagri. Bahwa tidak hadir ke retret itu tidak berarti ada sanksinya,” tutur Said.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, ada 51 kepala daerah dari PDIP mengikuti retret di Akmil Magelang, sejak hari pertama.
Tito merinci dari 503 kepala daerah peserta retret, sebanyak 97 di antaranya merupakan kader PDIP.
“Seingat saya dari data kita, kalau tidak salah ada 97 (kepala daerah) kader PDIP,” kata Tito kepada media di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Minggu (23/2/2025) malam.
“Jumlah semuanya dari 503 (peserta). Itu lebih kurang 50-an lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya, karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa inilah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” sambung Tito.
Tito menyebut partai hanyalah kendaraan untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Dia mengingatkan kepala daerah dipilih oleh rakyat.
“Tapi, ketika menjadi kepala daerah bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu kehadiran ini untuk kepentingan rakyat, mengharmonisasikan,” kata Tito.
“Coba lihat, tanyakan kepada rekan-rekan kepala daerah, antusiasmenya luar biasa dan mereka betul-betul bisa bertemu. Saya malah perintahkan untuk semua gubernur (saat retret) bertemu, berkumpul dengan para bupati/wali kota yang ada di provinsi itu supaya saling kenal,” tambah Tito.
Tito menyebut lewat momen retret ini para kepala daerah bisa saling berkenalan. Lewat materi yang disampaikan dalam retret, masing-masing kepala daerah bisa bertukar pikiran.
“Nah, kalau enggak hadir kan rugi. Mereka enggak jadi bagian itu. Mereka enggak punya punya kesempatan momentum mengenal satu sama lain dalam posisi cair,” tukas Tito Karnavian. (Daniel)
