JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengapresiasi pembentukan koalisi permanen yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Dirinya menilai koalisi itu dibentuk karena Prabowo ingin fokus melayani rakyat dan menunaikan semua program kerja yang telah ditetapkan.
“Kami mengajak semua pihak, baik para elite politik, para tokoh, dan masyarakat untuk mendukung pembentukan koalisi permanen. Dengan demikian semua elemen bangsa bisa bergotong royong untuk mendukung mewujudkan program prioritas pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ali ini, Senin (24/2/2025).
Politisi asal Dapil Malang Raya tu mengatakan, pembentukan koalisi permanen itu bukan demi elektoral atau dukungan politik dalam pemilu, tapi bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar pembangunan semakin lancar dan rakyat Indonesia semakin sejahtera.
Menurut Gus Ali, persatuan adalah kunci dalam pembangunan.
“Jika semua elite dan rakyat bersatu, maka kondisi Indonesia akan aman dan kondusif, sehingga semua pembangunan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan. Maka, persatuan harus terus dijaga. Karena persatuan adalah kunci pembangunan,” ungkap Gus Ali.
“Jika kondisi Indonesia aman dan damai, maka ekonomi akan tumbuh dengan baik, pendidikan akan semakin maju, dan layanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat tentu akan semakin sejahtera,” sambung Gus Ali.
Gus Ali menyatakan, dengan koalisi permanen, Presiden Prabowo bisa melaksanakan program prioritasnya. Misalnya, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas pendidikan, dan program prioritas lainnya.
Yang pasti, lanjut Gus Ali, Presiden Prabowo ingin fokus melayani rakyat Indonesia, dan memenuhi janji kampanyenya pada Pilpres 2024.
“Prabowo ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi dalam mengabdi untuk rakyat dan bangsa,” terangnya.
Gus Ali berharap koalisi permanen bisa berlanjut sampai Pemilu 2029 nanti.
“Tentu politik masih sangat dinamis. Sebelum Pilpres 2029, kita punya kewajiban untuk memperbaiki sistem politik Indonesia melalui revisi UU Politik,” tandas Gus Ali. (Daniel)
