SURABAYA- Masalah kesejahteraan masih menjadi persoalan klasik dimasing-masing daerah di Jawa Timur, salah satunya di kabupaten Jember. Para ketua RT dan RW serta tenaga posyandu di kabupaten Jember minta agar pemerintah menaikkan gaji atau honor mereka yang selama ini tidak mencukupi untuk hidup.
“Tak hanya mereka ini, guru PAUD dan guru ngaji juga menginginkan kenaikan gaji atau honor,” jelas anggota DPRD Jawa Timur Hermin saat reses di Jember, Kamis (27/2/2025).
Menurut politisi Gerindra ini mengatakan pihaknya berharap di tahun 2025 ini, ada peningkatan terhadap kesejahteraan mereka, “jelasnya.
Wanita yang juga anggota komisi C DPRD Jawa Timur ini mengatakan dengan tampilnya pemimpin baru di Jember yaitu duet Gus Fawait dan Djoko Susanto diharapkan membawa perubahan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jember.
“Tentunya Gus Fawait sudah menyiapkan program 100 hari dimana semuanya untuk kesejahteraan bagi masyarakat di Jember,” jelasnya.
Hermin mengatakan dirinya optimis dibawah kepemimpinan Gus Fawait, ada perubahan kesejahteraan bagi ketua RT,RW, tenaga posyandu hingga guru PAUD dan ngaji.” Selama ini mereka mengeluhkan honor atau gajinya dibawah Rp 700 ribu. Jadi dengan pemimpin baru di Jember ada perubahan kesejahteraan,”jelasnya.
Untuk diketahui, bupati terpilih Jember Gus Fawait dalam kampanyenya di pilkada Jember menyiapkan sejumlah program untuk kesejahteraan masyarakat. Mantan ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur tersebut memberikan kabar gembira bagi pekerja di Jember yaitu pemberian peningkatan insentif atau tunjangan bagi guru ngaji,guru madin, guru PAUD, TK/RA, perangkat desa, BPD/RT/RW/Linmas/Kader posyandu/kader lansia. Tak hanya itu, lembaga sosial/keagamaan/kemasyarakatan/kemahasiswaan dan kepemudaan.
Khusus untuk pondok pesantren, Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) tersebut sudah menyiapkan program bantuan operasional pondok pesantren Rp 20 juta per tahun dan kelompok pengajian/ majelis taklim Rp 5 juta/ tahun.”Untuk desa nantinya akan digelontorkan bantuan keuangan desa Rp 500 juta hinga Rp 1 M per desa diluar dana desa dan alokasi dana desa.(yudhie)
