JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menyikapi kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto mengusulkan pemerintah melakukan evaluasi total ke Pertamina dan seluruh BUMN.
Menurut Mulyanto, dari pada sekedar mereview teknis bisnis pemerintah lebih baik evaluasi total agar tidak terkesan sebatas basa-basi.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai perlu dilakukan review total terhadap Pertamina dengan mengikutsertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas.
Menurut Mulyanto, sekarang momentum yang tepat untuk evaluasi total Pertamina, khususnya terkait tata kelola korporasi (good corporate governance).
Bahkan, lanjut Mulyanto, evaluasi total BUMN secara keseluruhan. Apalagi sudah dibentuk lembaga investasi besar yakni Danantara.
“Lembaga besar, mengelola dana besar, potensi mendapat hasil besar sekaligus tersimpan resiko yang besar. Bentuk sinergi BUMN-Danantara ini perlu dirumuskan dengan baik, yang karenanya menuntut kesiapan BUMN,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).
Mulyanto menambahkan dengan postur dan image BUMN seperti sekarang ini pesimis sinergi investasi tersebut akan berhasil sukses.
“Pasalnya, belum selesai kasus emas palsu di Antam, kita dikagetkan dengan korupsi timah yang mencapai Rp300 triliun di PT Timah. Dan hari ini kita tercengang-cengang dengan kasus mega korupsi Pertamina yang hampir mencapai Rp1.000 triliun dari tahun 2018-2023,” kata Mulyanto.
“Sampai hari ini kesan BUMN menjadi tempat basah korupsi dan sapi perah partai politik masih sangat kuat di benak publik, sehingga tidak heran dengan kasus mega korupsi Pertamina tersebut, kepercayaan publik kepada BUMN semakin merosot,” singgung Mulyanto.
Menurut Mulyanto, paling tidak 3 prinsip dasar tata kelola BUMN harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, yakni prinsip meritokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
“Mustahil konsep-konsep bisnis yang rumit dapat dijalankan dengan baik kalau ujug-ujug yang diangkat sebagai pimpinan BUMN adalah anak pejabat negara atau pengurus teras partai politik,” imbuh Mulyanto.
Menurut Mulyanto, Presiden Prabowo harus turun tangan untuk memastikan tata kelola BUMN yang baik dan bebas dari intervensi politik.
“Termasuk di Pertamina di mana Dirut dan Komut Pertamina sekarang adalah pengurus partai politik,” tandas Mulyanto. (Daniel)
