JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Data jumlah lulusan Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, hanya 10,2 persen dari penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di tahap perguruan tinggi (PT).
Jumlah tersebut sangatlah ironis mengingat negeri ini akan menuju Indonesia Emas 2045 dan tentunya persaingan di dunia yang saat ini sangat ketat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
Menanggapi realita tersebut, Pengamat Pendidikan Andreas berharap, semua daerah nantinya memiliki PT.
“Supaya nantinya didanai oleh APBD dan APBN, sehingga antara APBD dan APBN bisa di-mix untuk mengatasi calon-calon mahasiswa yang tidak bisa pindah ke daerah untuk mencari PT yang baru,” kata Andreas kepada JakartaNews.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Andreas menyayangkan banyaknya siswa yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke PT, tetapi terkendala oleh permasalahan dana.
“Contoh saja misalnya dari Papua di sana tidak ada jurusan yang dikehendaki, maka mahasiswa itu harus pindah dan merantau dari Papua ke daerah lain. Berapa ongkosnya? Berapa biaya hidupnya? Siapa yang menanggung hidupnya selama di perantauan. Artinya itu membutuhkan biaya besar,” ujar Pendiri Rumah Literasi 45 ini.
Andreas juga berharap, daerah-daerah memiliki PT dan prodi-prodi yang sangat dibutuhkan.
“Subsidi untuk biaya PT juga harus diperhatikan pemerintah jangan sampai hal itu menjerat para mahasiswa dan masyarakat yang tidak mampu sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya,” tegas Andreas.
Mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto, Andreas meminta hal itu tak diterapkan di dunia pendidikan.
“Dalam hal ini dunia pendidikan tidak terdampak efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Jangan diefisiensikan, jangan dipotong anggarannya! Karena pendidikan merupakan pembangunan yang sangat krusial dan pokok bagi negara ini,” imbuh Andreas.
Andreas mengingatkan, belum lama Indonesia menikmati subsidi sebesar 20 persen dari pemerintah, dan jangan sampai justru karena efisiensi anggaran maka persentase anggaran itu justru menurun
“Selama bertahun-tahun pendidikan kita baru naik anggarannya 20 persen beberapa tahun belakangan ini, dan itupun banyak kebocoran yang terjadi sehingga yang sampai kepada masyarakat dan dunia pendidikan sangat-sangat minim,” ungkap Andreas.
Andreas pun berharap ke depannya pemerintah harus fokus pada dunia pendidikan.
“Karena dengan pendidikan masyarakat akan lebih maju, punya kompetensi yang lebih tinggi dalam membangun negaranya, tetapi tatkala anggaran pendidikannya dipotong maka kualitas pendidikan kira akan semakin mengalami penurunan,” pungkas Andreas. (Daniel)
