Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para konglomerat terkemuka tanah air layak diapresiasi katena memenuhi prinsip keterbukaan.
Hal itu berbeda dengan yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi presiden. Jokowi cenderung melakukan pertemuan dengan konglomerat secara tertutup.
Akibatnya, muncul spekulasi negatif terhadap hubungan Jokowi dengan konglomerat. Masyarakat menilai hubungan Jokowi dengan konglomerat lebih dominan pada kepentingan pribadi, baik politik maupun ekonomi.
Berbeda halnya dengan pertemuan Prabowo dan para konglomerat di Istana, lebih banyak dinilai untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Setidaknya pertemuan itu dinilai untuk memperbaiki ekonomi dan tenaga kerja di tanah air.
Jadi, sebagian masyarakat menilai pertemuan Prabowo dan para konglomerat lebih positif. Prabowo melakukan pertemuan itu mengajak konglomerat untuk bersama membangun bangsa dan negara.
Meski begitu, pertemuan Prabowo dengan konglomerat diharapkan tidak menumpulkan upaya penegakan hukum di tanah air. Sebab, prabowo sudah berulang menegaskan akan membasmi para koruptor ke akar-akarnya.
Kasus pagar laut di Tangerang misalnya, diharapkan tetap berjalan walaupun Aguan hadir dalam pertemuan dengan Prabowo. Begitu juga kasus hukum lainnya yang melibatkan pengusaha, termasuk para konglomerat.
Jadi, pengungkapan kasus pagar laut seyogyanya tidak hanya berhenti pada kepala desa. Prabowo melalui aparat hukum harus memproses semua pihak yang terlibat dalam pemagaran laut di Tangerang.
Selain itu, Prabowo juga perlu waspada terhadap para konglomerat. Sebab, pengusaha tidak akan begitu saja mau diajak bekerjasama bila tidak ada keuntungan yang diperolehnya.
Karena itu, pengusaha akan meminta win win solution. Hal inilah yang perlu dicermati Prabowo agarbia tak masuk perangkap pengusaha.
Jadi, keterbukaan Prabowo bertemu para konglomerat layak diapresiasi. Hanya saja, Prabowo tak boleh surut dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan para konglomerat. Dengan demikian, pertemuan Prabowo dengan konglomerat benar-benar dapat membantu penanganan ekonomi dan peningkatan tenaga kerja di tanah air. (Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP *)
