JAKARTA – Para tokoh Batak berkumpul di Restoran Pho 24 TIS, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025) petang, sekitar Pukul 12.00. Dari hasil pertemuan itu dideklarasikan Gerakan Batak Anti Korupsi (Gerbak).
Para deklrator Gerbak, yakni mantan Ketua Umum, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum Batak Center SM Tampubolon, Sekretaris Jenderal Batak Center Jerry Siraii, Ketua Lokus Adat Budaya Batak (LABB) Pontas Sinaga, Dosen Etika Sekolah Teologi Abdi Sabda Pdt.Jehenos Saragih, dan Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan.
Menurut Maruap, Indonesia bisa sejahtera bila masalah pemberantasan korupsi ditangani dengan serius di negeri ini dengan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Selama ini orang Batak lebih mengedepankan hamoraon (kekayaan), hagabeon (memiliki anak) dan hasangapon (kehormatan). Ini yang salah kaprah, dan ini yang harus direvisi,” ujar Maruap, Senin (10/3/2025).
Dia mengutarakan, berdirinya Gerbak adalah upaya memerangi korupsi dengan melihat secara lintas nilai-nilai budaya Batak yang luhur.
Menrut Maruap, Pendidikan di Indonesia masih sekedar tahap membaca, dan belum memahami dan menganalisis persoalan.
Hal senada, Gomar mengimbau agar masyarakat agar hati-hati mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Pupuli Vox Dei). “Agar masyarakay memahami dengan baik akan hal itu. Perlu pembangunan Pendidikan selaku membangun nilai-nilai moral dan etika,” tandas mantan Ketua Umum PGI itu.
Menurutnya, gereja harus terlibat dalam mengkampanyekan masalah korupsi sehingga terwujudnya pemerintahan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan amanat reformasi.
Gomar menyayangkan, bila masalah korupsi hanya dilihat dari kerugian semata. Tanpa melihat secara holistik akan masalah persoalan korupsi yang sangat merugikan negara.
“Juga terjadi krisis dalam keluarga, dimana suami jika terjadi masalah tidak curhat dengan isterinya, sama hal dengan istri jika terjadi masalah curhat bukan kepada suaminya,” ucap Gomar.
Dia mengatakan, tertangkapnya Kepala Daerah di Sumatera Utara karena korupsi juga menjadi keprihatinan bagi masyarakat Sumatera Utara. Pasalnya, uang yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tau kelompok.
Ketum Batak S M Tampubolon menyangkan, bila ada tokoh Batak menolak terjadinya operasi tangkap tangan.
“Apalagi bila menyebutkan terjadinya OTT maka akan menghambat masuknya investasi ke Indonesia, justru sebaliknya bila negara bersih dari korupsi maka investasi akan mauk,” tandasnya. (Ralian)
