JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah membutuhkan anggaran sebesar Rp719 miliar.
Jumlah ini lebih rendah dibandingkan perkiraan awal yang mencapai Rp1 triliun, berkat efisiensi yang dilakukan pemerintah.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3/2025), Tito merinci anggaran PSU terdiri dari:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah: Rp429,72 miliar (59,75 persen)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Rp158,91 miliar (22,10 persen)
TNI: Rp38,53 miliar (5,36 persen)
Polri: Rp91,99 miliar (12,79 persen), sehingga total keseluruhan anggaran PSU Pilkada 2024 mencapai Rp719,17 miliar.
Tito menekankan, pengurangan anggaran ini bertujuan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Perkiraan awal anggaran PSU mencapai Rp1 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran bisa ditekan hingga Rp719 miliar,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
Tito juga meminta KPU dan Bawaslu untuk terus melakukan efisiensi agar anggaran yang diajukan tidak terlalu membebani keuangan daerah.
“Kami berharap KPU dan Bawaslu benar-benar mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tidak membebani APBD,” harap Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, sebagian kebutuhan anggaran PSU dapat ditanggung oleh pemerintah daerah.
Beberapa daerah, tambah Tito, bahkan telah mengonfirmasi kesiapannya untuk membiayai PSU melalui APBD masing-masing.
“Kami baru saja menerima konfirmasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong. Setelah melakukan efisiensi, mereka memastikan bahwa kebutuhan PSU bisa ditanggung dari APBD Papua,” tandas Tito Karnavian. (Daniel)
