SURABAYA: Perlu ada pengawasan yang ketat jika pemerintah jadi merealisasi pendirian koperasi desa (kopdes) merah putih yang akan didirikan pemerintah di seluruh desa se Indonesia.
“Harus diawasi ketat karena mereka ini akan mengelola anggaran dengan modal Rp 5 Miliar. Jelas rawan ada penyimpangan jika dibiarkan begitu saja, “ungkap anggota komisi B DPRD Jawa Timur Khusnul Khuluk saat dikonfirmasi, selasa (11/3/2025).
Politisi PKS ini mengatakan belajar dari pendahulunya yaitu KUD maupun Bumdes yang saat ini sudah ada,dimana pengelolaannya amburadul.”Selain pengawasan ketat juga perlu ada juga pelatihan manajemen bagi pengelola kopdes tersebut,”tutur pria asal Lumajang ini.
Menurutnya, ada pengalaman yang kurang bagus sudah ada sebelumnya yaitu keberadaan koperasi wanita (kopwan) yang didirikan juga di setiap desa. ” Salah satu contoh di Lumajang dimana setiap desa ada kopwan dengan bantuan modal Rp 25 juta. Tapi tidak jalan dan modalnya habis. Ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah jika mendirikan kopdes merah putih,” jelasnya.
Jika dalam pelaksanaan ada pengawasan dan pelatihan manajemen lebih dijalankan bersamaan, kata dia, tentunya bisa mensejahterakan anggotanya.
“Tentunya akan memberikan dampak positif bagi anggotanya, “tandasnya. (yudhie)
