Terkabul Doa Masyarakat Bogor, Pendaftaran Tanah Kini Lebih Mudah

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – BOGOR: Sulitnya mengurus sertipikat tanah dirasakan oleh masyarakat luas, bagaimana nasibnya ketika tanah atau aset berharga yang dimilikinya tidak bersertipikat, dan tanah dapat dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satunya adalah Hengki (54) warga Bogor selatan yang mengatakan bahwa jika tidak ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mungkin tanah yang ia miliki selama 29 tahun belum bersertipikat sampai saat ini.

Hal tersebut diutarakannya lantaran ia beranggapan bahwa mengurus sertipikat itu mahal dan lama, selain itu minimnya informasi membuatnya enggan untuk mengurusnya. “Dengan program ini kami sangat terbantu, petugas aktif turun ke rumah kami, sehingga kami jadi lebih mudah, saya bahagia sudah punya kepastian sekarang, rencana mau saya wariskan untuk anak cucu,” ujarnya.

Hengki termasuk salah satu dari 5.000 peserta yang berbahagia menerima sertipikat, dimana 4.000 berasal dari Kota Bogor dan 1.000 berasal dari Kabupaten Bogor, hadir langsung berkumpul ramai-ramai dari jam 7-8 pagi, bergegas berangkat subuh untuk menerima langsung sertipikat tanah hak miliknya dari Presiden Joko Widodo di Lapangan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kamis (21/3).

Satu hal yang sangat didambakan oleh masyarakat luas adalah kepastian, kepastian akan kepemilikan tanah. Hidup ini serba tidak pasti, tetapi kepastian hidup akan lebih baik bila sertipikat tanah sudah di tangan. Penyerahan sertipikat tanah ini bagian dari rencana penyelesaian pendaftaran tanah di Kota Bogor. “Insya allah 100% tanah di Kota Bogor akan terdaftar seluruhnya pada tahun ini, sementara untuk Kabupaten Bogor karena wilayahnya luas akan terdaftar seluruhnya pada tahun 2025.” Demikian ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil dalam laporannya pada acara penyerahaan sertipikat tanah tersebut.

Memperhatikan keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama dua tahun ini yang selalui melampaui target, Menteri ATR/Kepala BPN Optimistis dengan target PTSL sebanyak 9 juta bidang tanah, pihaknya akan merealisasikan sebanyak 11 juta bidang tanah di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Isu tanah sangat strategis, karena di atas tanah berdiri infrastruktur yang bisa terhambat pembangunannya jika permasalahan pertanahan belum dikelola dengan baik, selain itu di atas tanah hiduplah manusia dengan berbagai strata dan komunitas, sehingga kepastian hukum hak atas tanah dapat menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang rodanya dapat bergerak setelah menerima sertipikat.

Pada sambutannya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di seluruh Indonesia itu seharusnya ada 126 juta sertipikat yang harus dipegang oleh masyarakat, tapi pada tahun 2016 kita baru mengeluarkan 46 juta bidang tanah yang bersertipikat. “Artinya apa? Masih kurang 80 juta yang belum pegang sertipikat,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa biasanya setiap tahun pemerintah hanya mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu bidang tanah, yang artinya untuk bisa mendaftarkan tanah sebanyak 80 juta membutuh waktu 160 tahun lagi. “Mau Bapak/Ibu menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertipikat tanah? Kalo mau maju kedepan saya beri sepeda,” ujarnya yang disambut gelak tawa masyarakat penerima sertipikat.

Belum terdaftarnya tanah seluruh Indonesia menyebabkan terjadinya sengketa tanah dimana-mana. Presiden menceritakan bahwa setiap dirinya pergi ke kampung, ke desa didaerah-daerah manapun baik di Jawa, di Sumatra, Kalimantan, NTT, NTB, Bali, Papua semuanya mengeluhkan sengketa tanah. “Kenapa itu terjadi karena masyarakat tidak pegang tanda bukti hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertipikat,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang berbahagia tersebut tak lupa Presiden juga berpesan kepada para penerima Sertipikat Tanah yang akan mengagunkan sertipikatnya di Bank untuk memperoleh modal usaha agar menghitung dan mengkalkulasi dengan cermat. “Jangan sampai sertipikat yang sudah diserahkan ini hilang karena uang agunan yang diterima digunakan untuk kebutuhan konsumtif,” pungkasnya. (np)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *