Kolaborasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara dengan Perwakilan Ombudsman RI Ciptakan Zona Integritas

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – TERNATE: Dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Utara melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Ternate pada hari Rabu (27/3).

Perjanjian Kerja Sama ini berisi tentang Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Seperti yang telah diketahui, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Wilayah III Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, M. Syahrir, A.Ptnh., S.H., M.M., berkesempatan untuk memberikan sambutan diawal kegiatan. Dalam sambutannya, M. Syahrir mengatakan bahwa setelah pelaksanaan penandatanganan kerja sama ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara akan menargetkan semua Kantor Pertanahanan Kabupaten/Kota masuk Zona Integritas.

 

“Untuk saat ini kami telah melakukan Pencanangan Internal Zona Integritas untuk 3 (tiga) Satuan Kerja secara bersamaan yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Kantor Pertanahan Kota Ternate dan Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan,” ungkap M. Syahrir.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali, S.E. menyambut baik penandatanganan kerja sama tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik.

“Saya harap pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pertanahan khususnya di wilayah satuan kerja Provinsi Maluku Utara bisa dipercepat penyelesaiannya,” tegas Sofyan.

Untuk diketahui, setelah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini akan ada kegiatan Pencanangan Internal Zona Integritas yang dilakukan oleh Inspektur Wilayah III Kementerian ATR/BPN guna memberikan binaan kepada seluruh ASN mengenai Prosedur Penilaian Zona Integritas. (np)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *