Kemendag Sulit Amankan Kebijakan Mandatori Presiden Soal Biodiesel

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Kementerian Perdagangan kesulitan mengamankan kebijakan 1mandatorymandatory terkait Biodiesel 30 (B30) & memaksakan ekspor CPO yang selalu dihambat Uni WEropa. Akibatnya, potensi serapan dalam negeri kurang tergarap menutupi hambatan ekspor.

“Serapan biodiesel domestik memang dibutuhkan, tetapi devisa dari ekspor (biodiesel) juga sangat perlu,” ujar Pradnyawati, direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, menjawab wartawan, di kantornya, Jumat (26/7/2019).
Kendala menerapkan kebijakan mandatori presiden itu, katanya, membutuhkan kesiapan infrastruktur untuk mengatasi keluhan-keluhan pemanfataan biodiesel sekelas B30 hingga B100. “Itulah sebagian kendalanya walaupun serapan domestik itu penting.”
Kebijakan mandatori dimaksud sesuai peraturan presiden (Perpres) nomor 61 tahun 2015, yang diubah nomor 66 tahun 2018 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dilengkapi Permen ESDM No. 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Mulai 1 September 2018 Pemerintah telah mewajibkan penggunaan B20 (solar 80% & nabati/sawit 20%) bagi seluruh kendaraan komersial, yang rencana dilanjut B30 mulai 2020. Dampak kebijakan mandatori biodiesel periode 2015-2018 seperti B20 menyebutkan pengurangan emisi Green House Gas (GHG) sampai 13,6 juta ton CO2e dengan pajak yang dibayarkan kepada negara Rp 2,47 trilyun. Total saluran biodiesel 9,12 juta kiloliter dengan penghematan devisa negara mencapai US$ 3,82 miliar atau Rp 51,5 trilyun dengan kurs Rp 13.550/dolar AS. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *