Kartu Prakerja Tunggu Perpres dan APBN 2020

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Kartu Prakerja belum bisa direalisasikan tahun ini, sebagaimana pernah dijanjikan petahana Presiden Joko Widodo masa kampanye. Alasan di antaranya mulai dasar hukum, kementerian yang terlibat hingga alokasi anggaran APBN.
“Pemerintah masih mengkaji termasuk bentuk kartu atau uangnya ada tidak di kartu itu,” ujar Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono, kepada wartawan, Senin (29/7/2019).
Dijelaskannya, dasar hukum kemungkinan peraturan presiden (Perpres) dengan kajian program melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Perindustrian (Kemenperin) dan Ketenagakerjaan (Kemenaker) selaku koordinator. “Rencana diterapkan 2020 untuk 2 juta orang.”
Kartu Prakerja itu sempat dihebohkan netizen yangmemilih menjadi penganggur dikarenakan beredar daftar gaji bagi pemegangi kartu prakerja berlaku Mei 2019, yang belakangan ditelusuri sebagai hoax. Yaitu pemilik ijazah SD, Rp 1.750.000; Ijazah SMP, Rp 2.250.000; Ijazah SMA, Rp 3.750.000; Ijazah D4/D3, Rp 4.000.000; Ijazah S1, Rp 5.500.000; Ijazah S2: Rp 10.750.000; Ijazah S3, Rp 15.650.000.
Padahal, sambung Dirjen Satrio, penerima kartu prakerja adalah penganggur, orang yang sudah bekerja namun skill kurang, dan mereka yang baru lulus namun perlu ikut pendidikan dan pelatihan lagi supaya keterampilan atau kompetensi memadai. “Mereka wajib mengikuti pendidikan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah disediakan baik oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta.” (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *