Direksi BPJS Terima Gaji Plus Bonus Rp 3,2 M/Tahun Disoal

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Kenaikan tunjangan cuti direksi & dewan pengawas Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) mulai disoal. Aktivis ketenagakerjaan menilai hal itu melukai hati rakyat dan terindikasi ketiadaan sense of crisis.

“Hati rakyat pasti terluka. Mereka seperti tidak memiliki keprihatinan sosial (sense of crisis), di tengah kegalauan rakyat membayar kewajiban premi tetapi tidak mendapat pelayanan prima,” ujar Andi W Sinaga, ketua Departemen Lobby dan Humas Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Kamis (15/8/2019).

Alasannya, perlakuan ketidakadilan itu dirasakan rakyat ketika perusahaan bangkrut atau pengusaha kabur ke luarnegeri yang mengakibatkan premi tertunggak sebagai dalih disclaimer BPJS (ketenagakerjaan/kesehatan) dengan tidak melayani pekerja/buruh menerima haknya dari kewajiban membayar premi selama ini.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/PMK.02/2019 menyebut tunjangan cuti tahunan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS dinaikkan dua kali gaji yang diterima per bulannya dalam setahun, sebagai revisi PMK nomor 34 tahun 2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewas dan Direksi BPJS.
Selama ini, direksi BPJS menerima gaji plus bonus Rp 200 juta untuk 15 bulan & menjadi 16 bulan setara Rp 3,2 milyar/tahun. Rinciannya selama kerja efektif 12 bulan plus Tunjangan Hari Raya (THR) plus gaji ke-13 plus tunjangan cuti tahunan. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *