Surat E-Tilang Berbuntut Gugatan

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA : Lantaran tidak mengemudikan mobilnya,  yang terjaring tilang elektronik, di Kawasan Ganjil Genap,   17 Juli lalu.  Advokat Denny Andrian Kusdayat gugat Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahkan,  Denny yang juga pegiat masalah sosial kemasyarakatan ini meminta Polda Metro Jaya mengganti kerugian immaterial sebesar Rp3 miliar.

“Saya tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti dituduhkan Polda Metro Jaya, ” tegas Denny kepada JakartaNews.  Id,  di Jakarta,  Kamis (15/8).

“Hal ini menjadi dasar saya gugat Polda Metro Jaya, dalam bentuk praperadilan di PN Jaksel.  Saya dirugikan atas pengenaan tilang. Padahal,  di hari itu bukan saya yang kemudikan mobil, ” tambahnya.

Denny menerangkan sosok yang mengendarai mobil milik Denny saat itu adalah Mahfudi,  saudara ipar Denny. Sehingga surat e- tilang seharusnya dikirimkan kepada Mahfudi dan bukan dirinya sebagai pemilik mobil.

“Jadi alasannnya apa dikirimkan ke saya?Sedangkan saya tidak kemudikan kendaraan yang ditilang, ” keluhnya.

Oleh karena fakta itu pula,  menurut Denny,  dirinya keberatan untuk membayar e-tilang, yang mulai diberlakukan,  sejak 1 November 2018.

Gugatan Denny telah didaftarkan ke PN Jaksel pada 22 Juli 2019 silam dengan nomor register 89/Pid.Pra/2019/PN-Jkt.Sel. Sidang gugatan Denny telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dan  dua kali agenda sidang lagi baru pada kesimpulan serta pembacaan putusan.

Dalam petitum permohonan, salah satu poin yang diminta Denny kepada hakim PN Jaksel adalah agar memerintahkan Polda Metro membayar ganti rugi secara imateriil kepada dirinya sebesar Rp3 miliar.

“Memerintahkan kepada termohon untuk membayar ganti rugi secara imateriil kepada pemohon sebesar Rp3 miliar,” demikian bunyi salah satu petitum permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan Denny ke PN Jaksel.

Dalam permohonannya,  Denny meminta sembilan permohonannya dikabulkan majelis hakim praperadilan. Diantaranya,  meminta surat e-tilang kepada dirinya dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.

Lalu,  menghentikan penyidikan e-tilang kepada dirinya dan meminta Polda Metro Jaya memulihkan nama baiknya.

Surat e-Tilang bernomor B/1119/VII/YAN.1.2/2019/Datro memuat dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya terekam oleh kamera tersembunyi yang berada di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta Selatan, 17 Juli pukul 17:45:57 WIB. (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *