Pemerintah Tidak Menjamin Korban PHK

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Pemerintah tidak melindungi korban-korban pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pelatihan & sertifikasi bagi pekerja, seiring perubahan pasar kerja yang semakin dinamis dan fleksibel.

“Korban-korban PHK seharusnya dilindungi negara, dan BPJS Ketenagakerjaan perlu menambah dua program semacam unemployment benefit. Wacana ini disinergikan dengan program Kemnaker terkait skilling, re-skilling, up-skilling,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, didampingi Karohumas Soes Hindharno, Selasa (20/8/2019).
Dijelaskannya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) & Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS) bisa menjadi instrumen negara untuk melindungi warganya di tengah disrupsi ekonomi yang membuat pasar tenaga kerja menjadi sangat dinamis.
Program JKP, katanya, sebagai perlindungan bagi korban-korban PHK dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan JPS berupa jaminan sosial bagi warga berkesempatan menjalani pelatihan Triple-S dari Kemenaker diakhiri sertifikasi profesi.
“Sekali lagi saya ingatkan ini baru wacana untuk dikelola BPJS Ketenagakerjaan, yang saya sampaikan saat seminar nasional baru-baru ini,” ujarnya. Hanif menjadi satu dari beberapa menteri pembicara saat seminar menyambut HUT ke-53 Kemenko Perekonomian. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *