Kepmenaker 229/2019 Wujud Liberalisasi, TKA Ancam TKI

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, nomor 229 tahun 2019 terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) diprotes Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar.menilai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, terkait tenaga kerja asing (TKA) mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI).
“Kepmenaker nomor 229 tahun 2019 sebagai liberalisasi aturan TKA, mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/9/2019). “TKA bebas bekerja dalam jabatan apapun, sebagai pembiasan Pasal 42-49 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk TKA.”
Dampak kebijakan Menteri Hanif asal Partai Kebangkitan Bangsa itu, ia menjelaskan, bakal membanjirnya TKA untuk pekerjaan segala bidang dan segala fungsi bisa diduduki TKA. “Kebijakan meliberalisasi regulasi ketenagakerjaan itu menyusul setelah aturan izin perusahaan outsourcing diliberalkan,” ujarnya.
Menanggapi ini Sekjen Kemenaker, Khairul Anwar, menyatakan kurang memahami kemunculan Permenaker 229/2019 tentang TKA termasuk kewenangan menteri memberi rekomendasi terkait jabatan TKA yang tidak terdaftar dalam daftar catatan Kemenaker.
“Untuk tahu paling detail, silakan Anda tanya ke Direktorat Tenaga Kerja Asing Kemnaker,” ujarnya saat dihubungi wartawan seraya menambahkan. Kemenaker tidak memberi keleluasaan orang asing bekerja di Indonesia, hanya jabatan apa saja bisa ditempati orang asing. “Kalau ketentuan lama kan, orang asing terbatas jabatan tertentu saja. Ini jabatan apa saja.” (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *