Genjot Kasus Bank BTN Gresik, Tapi Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA : Dalam sepekan ini,  sejumlah saksi diperiksa dalam kasus pemberian kredit Yasa Griya oleh BTN Cabang Gresik kepada PT Graha Permata Wahana (GPW) .

Namun,  lagi-lagi upaya Kejaksaan Agung mengenjot pemeriksaan secara maraton belum kepada penetapan para tersangka. Padahal, sudah puluhan saksi diperiksa sebelumnya.

“Tim penyildik masih merasa perlu mengumpulkan bahan keterangan agar perkara dapat dibuktikan di pengadikan, ” kata Kapuspenkum Mukri,  di Kejagung,  Kamis (3/10).

Dia menyatakan untuk bersabar,  sebab Pimpinan Kejagung sudah berkomitmen untuk menuntaskan setiap perkara tindak pidana korupsi,  sepanjang memiliki alat bukti yang kuat.

“Beri kesempatan tim penyidik untuk bekerja,” pinta Mukri,  yang pernah menjadi Koordinator di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini.

Ketiga saksi yang diperiksa terakhir,  Rabu (2/10) dilakukan terhadap

Hertanta (Kepala Divisi Internal Audit Bank BTN Pusat) dalam pemberian Kredit Yasa Griya oleh Bank BTN  kepada Debitur PT GPW  dan Novasi (pembaharuan hutang) kepada PT. Nugra Alam Prima (NAP)  serta PT. Lintang Jaya Property (LJP).

“Hertanta diperiksa terkait dengan hasil audit internal terhadap Bank BTN Cabang Gresik.” ungkap Mukri.

Senin (30/9),  diperiksa Arrianto Eddie. N (Kepala Departemen Kebijakan Kepatuhan dan Pemantauan Divisi Kepatuhan Bank BTN Pusat) dan Jhonson Tambunan (Staf Credit Risk Division Bank BTN Pusat).

Kedua saksi  diperiksa terkait  pemberian Kredit Yasa Griya kepada PT GPW oleh BTN Cabang Gresik dan novasi (pembaharuan hutang) dari PT NAP dam PT LJP.

KONSPIRASI

Kasus berawal,  Desember 2011 BTN Cabang Gresik memberikan Kredit Yasa Griya (KYG) kepada PT GPW sebesar Rp. 5 miliyar.

Tapi,   prosedur pemberiannya dilakukan secara melawan hukum tidak sesuai Surat Edaran Direksi Bank BTN (Persero) Tbk, sehingga mengakibatkan kredit macet sebesar Rp. 4,1 miliyar.

Lalu,   Desember 2015, Asset Managemen Division (AMD) Kantor Pusat BTN melakukan novasi (pembaharuan hutang) secara sepihak kepada PT NAP) dengan nilai plafond Rp. 6,5 miliyar .

Namun,  tanpa ada tambahan agunan sehingga, menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp. 5,7 miliyar.

Bulan November 2016, AMD Kantor Pusat BTN melakukan novasi (pembaharuan hutang) kembali secara sepihak dari PT. NAP kepada PT LJP.

Diduga,   AMD Kantor Pusat BTN melakukan hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tanpa ada tambahan agunan kembali dengan plafond kredit sebesar Rp. 16 miliyar.

Akibatnya,  kredit macet kembali sebesar Rp. 15 miliyar dengan kategori kolektibilitas 5. Diduga negara dirugikan sebesar Rp24, 8 miliar.

“Para pejabat Bank BTN harus diperiksa dan dijadikan tersangka,  sebab rangkaian konstruksi hukum terang benderang.  Kejagung tidak boleh takit untuk tetapkan tersangka, ” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  Boyamin Saiman,  secara terpisah.  (ahi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *