MoU Tertunda, DPRD Jatim Dorong Realisasi Pembangunan Kilang Minyak di Tuban

HEADLINE NUSANTARA

JAKARTANEWS.ID – SURABAYA: ertundanya pembangunan kilang minyak di Tuban, mengusik perhatian DPRD Jatim. Penundaan yang terjadi saat ini sangat disayangkan mengingat ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar tempat pembangunan kilang minyak tersebut.

“Kita meminta kepada pemerintah propinsi Jatim untuk tidak menunda terlalu lama MOU untuk pembangunan kilang minyak itu. Keberadaan kilang minyak itu harus direalisasikan segera,” ujar Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Budiono di Surabaya, Jumat (4/10/2019).

Menurut anggota DPRD jatim yang berangkat dari daerah pemilihan Tuban Bojonegoro ini, keberadaan kilang minyak tersebut diyakini sangat di harapkan oleh masyarakat sekitar. Selain dari sisi bisnis akan memberikan nilai lebih bagi pengusaha khusunya investor, disisi masyarakat akan memberikan dampak ekonomi yang akan timbul nantinya dikawasan pembangunan kilang tersebut.

“ini perlu ada penanganan yang komprehensif untuk mengatasi pro dan kontra dimasyarakat terntang pembangunan kilang ini. Mereka yang pro lahannya dibebaskan tidak perlu menunggu lagi secepatnya harus dibebaskan,” ucapnya.

Dijelaskan oleh pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro ini, pada intinya keberadaan kilang minyak tersebut perlu segera direalisasikan. Selain untuk memberikan kepastian pada investasi yang masuk juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar khususnya terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Keberadaan kilang minyak tersebut jelas akan memberikan keuntungan terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya untuk masyarakat sekitar. Dan ini juga akan memberikan dampak positif kepastian bagi investasi yang masuk,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Pemprov Jatim dan PT Pertamina akan membangun kilang minyak di Tuban.kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel minyak per hari kerja sama PT Pertamina dengan Rosneft (Rusia) dengan nilai investasi Rp230 triliun itu butuh lahan seluas hampir 1.000 hektare.

Kebutuhan lahan kilang minyak ini mencapai 936 hektare. Rinciannya, sudah ada 348 hektare milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 109 hektar milik Perhutani, 314 hektar milik warga, dan 165 hektare reklamasi. (yudhie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *