Kemendag Bentuk Satgas Incar Importir Tekstil Ilegal

EKBIS HEADLINE

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Sebanyak 188 perusahaan tekstil dengan 68.000 karyawan se-Jawa Barat terancam bangkrut bakal bernasib serupa Krakatau Steel. Serbuan tekstil impor diduga asal Cina menggerus produk domestik.

Kondisi itu membuat geram Kementerian Perdagangan Cq Ditjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN), yang segera membentuk satuan tugas khusus menyelidiki membanjirnya produk tekstil impor itu.
“Betul, Kemendag bersama Ditjen Bea Cukai & pihak terkait lainnya telah membentuk Satgas itu,” ujar Dirjen Veri Anggrijono, Rabu (9/10/2019).

“Kami akan menelusuri sumber kebocoran tekstil impor ilegal yang membanjir karena sudah tujuh (bulan) terakhir Kemendag menunda usulan impor.”
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat sepanjang Januari 2018 hingga September 2019 mencatat 188 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) bangkrut berakibat 68.000 pegawai terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kebangkrutan maupun berpindahnya perusahaan TPT, mayoritas berlokasi di Kabupaten Bandung itu akibat dibukanya keran impor tekstil dari Cina,” ujar ketua Tim Akselerasi Jabar Juara untuk Bidang Ketenakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Hemasari Dharmabumi, kepada wartawan.
Mirip KS
Sementara itu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menerima Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang mengadukan lonjakan volume impor dalam tiga tahun terakhir yang mematikan barang jualan lokal akibat serbuan barang impor.
“Kami menerima permohonan penyelidikan dari API atas lonjakan produk impor, yang terbesar asal Cina. Untuk itu kami mengundang pihak yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan paling lambat 15 hari sejak pengumuman dimulainya penyelidikan pada 18 September ini, yang disampaikan langsung kepada KPPi,” ujar Mardjoko, ketua KPPI, didampingi Karohumas Kemendag, Fajarini Puntodewi.
Sepanjang 2016-2018 Badan Pusat Statistik mencatat lonjakan impor. Seperti kain 238.219 ton pada 2016, naik menjadi 291.915 ton (2017), dan meningkat 413.813 ton pada 2018, atau tren peningkatan 31,80%. Juga impor tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lain tren meningkat sampai 147 persen dimana tercatat 410 ton (2016), yang melonjak 336,21 % menjadi 1.788 ton (2017) & naik 39,87 % sebesar 2.500 ton. Disusul benang dengan peningkatan tren sebesar 44,38 persen. Volume impor selama tiga tahun terakhir masing-masing sebesar 10.036 ton, 15.846 ton, dan 20.922 ton.
Kondisi mirip dialami Krakatau Steel, yang pernah diakui Dirut KS Silmi Karim, bahwa baja nasional mampu bersaing baik dari harga maupun kualitas dengan baja impor Cina. “KS tak akan takut bersaing selama tidak ada kecurangan,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).
Kecurangan dimaksud, katanya, mulai dugaan baja impor kerap tidak membayar bea masuk. Adanya praktik dumping dan Pemerintah Cina memfasilitasi pemotongan pajak (tax rebate) untuk setiap perusahaan Cina mengekspor bajanya ke luarnegeri. Juga difasilitasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 22 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja, yang mempermudah masuknya baja asing. Dinaungi kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka keran modal asing hingga 100% melalui Paket Kebijakan ke-16 tahun 2016 dengan menghapus 54 sektor usaha dari Daftar Negatif Investasi, kendati lima di antaranya dicoret kembali sekaitan protes pelaku UMKM.
Alhasil, BPS mencatat Januari-Agustus 2019 secara kumulatif masih defisit neraca dagang sebesar US$1,81 miliar atau Rp 2,5 trilyun. Atau, defisit membengkak sebesar 10,51 milyar dolar AS setara Rp 14,7 trilyun sepanjang 2018-Agustus 2019. Sedangkan posisi utang pemerintah hingga Mei 2019 totalnya Rp 4.571,89 trilyun, seperti pernah diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, dimana kewajiban membayar bunga utang Rp 127 trilyun. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *