Jazilul Fawaid: Indonesia Perlu GBHN

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai, Indonesia memerlukan GBHN sebagai haluan atau road map ke depan.

Pada zaman Bung Karno kita sudah memiliki haluan yang disebut pembangunan semesta berencana, era Pak Harto dinamakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kalau sekarang ini hanya dibuat sebagai UU RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/10/2019).

Jazilul menjelaskan, amandemen itu kan hasil rekomendasi dari MPR RI periode 2014-2019, nah posisi yang sekarang 2019-2024 ini masih ditahap mempertimbangkan hasil kajian itu tentu nanti akan dibentuk panitia ad hoc.

“Kalau cara kerjanya begitu. Ini panitia ad hoc saja belum terbentuk. Dan pimpinan mungkin akan mengagendakan untuk menerima badan pengkajian yang lama untuk mendapatkan informasi yang lengkap baru nanti disosialisasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Jazilul menjelaskan, sekiranya nanti ada aspirasi dari masyarakat dan apabila itu dirasa penting maka dibentuk panja (panitia kerja) atau panitia ad hoc amandemen UUD’45.

“Nah setelah itu panitianya yang bekerja untuk sosialisasi, menerima masukan, dan sebagainya. Tetapi pada pokoknya rekomendasi yang kemarin itu adalah amandemen terbatas, agar negara ini memiliki haluan negara maka perlu dibentuk GBHN, jadi hanya terbatas pada GBHN melalui Tap MPR,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB tersebut, saat ini masyarakat sudah mendapatkan banyak informasi, pendapat tentang amandemen dan lain-lain.

“Terus terang GBHN yang sedang kita bahas ini berbicara filosofi bukan teknis.
Misalnya apakah kita akan mengambil ekonomi bebas atau ekonomi sesuai pasal 33 UUD’45. Sangat penting bagi arah pembangunan,” jelasnya.

Jazilul menegaskan, PKB saat pada posisi menyetujui amandemen terbatas.

“Fokus saja dulu, terus terang Indonesia perlu blue print pembangunan ke depan. Yang menyusun MPR yang memberi masukan seluruh rakyat Indonesia, terutama para ahli yang memiliki design haluan negara,” urainya.

Jazilul menghimbau, agar pembahasan amandemen UUD’45 ini tidak melebar.

“Kalau nanti melebar, tidak jadi amandemen karena semuanya tidak ada yang fokus,” sambungnya.

Jazilul menandaskan, setelah pelantikan presiden, kalau dirasa amandemen ini perlu ditindak lanjuti maka dibentuk panitia ad hoc amandemen setelah itu dibentuk badan kajian.

“Para pakar yang memiliki konsep tentang haluan negara akan dikumpulkan. Nanti yang bekerja adalah panitia ad hoc untuk amandemen,” tuturnya.

Jazilul mengungkapkan, sementara ini PKB menginginkan pembahasan amandemen hanya sebatas amandemen terbatas.

“Tapi kan terus melihat dinamika masyarakat dan nanti juga melihat kerja panitia ad hoc. Kalau dibebani dengan banyak isu dan banyak perubahan, tidak akan selesai pembahasan tersebut,” keluhnya.

Jazilul menerangkan, rekomendasi sebaiknya selesai dalam satu periode tapi itu tidak mengikat.

“Nah cara kerjanya sebaiknya fokus dulu saja pada yang sudah ada di badan pengkajian yakni, GBHN,” sarannya.

RPJMN Beda Dengan GBHN

Terkait RPJMN yang saat ini telah berlaku sebagai pedoman dalam pembangunan baik nasional maupun daerah, Jazilul mengatakan, RPJMN itu kan dibuat oleh UU, levelnya kan ada di tangan DPR RI, bukan MPR RI.

“Sedangkan yang kita butuhkan adalah sebuah haluan yang lebih makro yang mengatur arah pembangunan, dan itu lebih besar dari RPJMN,” imbuhnya.

Jazilul menyebut, melihat konteks pembangunan hari ini adalah ke depan.

“Nanti di GBHN tidak ada pernyataan pada tahun sekian ruas tol harus sekian, bendungan akan dibuat sekian, seperti pada RPJMN. Haluan itu lebih pada arah pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Jazilul mengeluhkan, tidak terencananya pembangunan baik pusat maupun daerah.

“Masalahnya tidak ada pembangunan yang terencana dari pusat sampai ke daerah. Semua memiliki visi dan misi sendiri-sendiri dalam pembangunan,” keluhnya.

Jazilul menyarankan, sebaiknya semua itu dirangkai dalam GBHN supaya ada perencanaan yang terintegrasi mulai dari kabupaten, propinsi, sampai pusat.

“Hubungan pusat dan daerah terkait otonomi daerah bisa diatur juga,” sebutnya.

Jazilul menjelaskan, dalam GBHN nanti, presiden bukan lagi dalam konteks mandataris MPR. Hanya MPR akan memberikan blue print mengenai haluan negara.

“Tidak menempatkan presiden sebagai mandataris MPR, atau pelaksana GBHN. Jadi presiden tidak dapat dimakzulkan apabila tidak melaksanakan GBHN seperti di era orde baru,” cetusnya.

Jazilul menambahkan, GBHN hanya akan sebagai payung atau haluan perencanaan dari tingkat kabupaten, propinsi, sampai ke pusat.

“Yang hari ini itu terpisah-pisah menurut penafsiran para bupati, walikota, gubernur, sampai ke presiden. Tentunya diatur dalam TAP MPR. Jadi nantinya bupati, walikota, gubernur, sampai presiden tidak boleh keluar dari panduan yang ada di GBHN,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *