Catatan Pilkada Kota Depok: Pertarungan PKS — PDIP

HEADLINE OPINI

Oleh: Rinaldi Rais*)

Masyarakat Kota Depok bersiap memilih kepala daerah (Pilkada) yang dihelat pada 2020. Kasak-kusuk para bakal calon pasangan pun meramai di media pemberitaan hingga media sosial, yang konon katanya mewakili suara warga.
Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku partai politik pengusung petahana, Walikota KH Idris Abdul Shomad, pun rutin menggelar pemilihan raya (Pemira) untuk menentukan sosok pantas pemimpin berikutnya dari hasil suara konstituen. Terbukti berturut-turut mempertahankan dominasinya sejak Nur Mahmudi Ismail (2004-2014), yang menggusur sang Founding Father Badrul Kamal (1999-2004), diteruskan KH Idris Abd Somad (2015-2020).
Kali ini, PKS mulai dilawan. Alih-alih memperkuat keharmonisan pasangan petahana, PKS-Gerindra untuk periode lanjutan lima tahun ke depan, justru berpolitik “membelah diri” antara KH Idris dengan wakilnya Pradi Supriyatna. “Gerindra untuk Pradi Supriatna dan untuk Walikota Depok,” ujar Hamzah, Sekretaris Gerindra DPC Kota Depok.
Peluang itu pun dijaring ketua PDIP DPC Kota Depok, Hendrik Tangke Allo. Katanya, PDIP siap mendampingi Gerindra sebagai pasangan periode 2020-2025. “Kami hanya ingin menghilangkan 15 tahun dominasi PKS. Kami siap mendampingi Gerindra. Kami ingin head to head,” tandas Ono Surono, ketua DPD PDIP Jawa Barat.
“Sakit hati” PDIP itu dikarenakan kekalahannya dalam Pilkada 2014, pasangan yang diusungnya Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi. Padahal raihan suara legislatif saat itu dipastikan unggul. PDI Perjuangan peroleh 11 Kursi, Partai Golkar (5 Kursi), PAN (6), PPP (4), Partai Hanura (2), PKB (1), & Partai Nasdem (1) atau total 30 Kursi. Sedangkan Idris-Pradi hanya bermodal 20 Kursi. Atau, total jumlah suara hak pemilih dalam Pilkada 2015 sebanyak 1.250.578 suara.
Walaupun Komisi Pemilu Depok mengumumkan pasangan Dimas-Babai beroleh suara pemilih 251.367 suara pemilih dari hak suara yang digunakan 692.865 pemilih terinci 664.453 suara sah, Tidak sah 28.412 suara Tidak sah, dan tidak gunakan hak pilihnya 557.713 suara.
Putra terbaik
Secara kasat mata, komunikasi politik Kota Depok bukan turunan politik nasional melainkan kompromi kedaerahan. Namun begitu, mencairnya ketegangan Pilpres 2019 justru malah bersitegang antar-partai politik daerah.
Hanya saja, aturan main terkait pengusung calon kepala daerah wajib memiliki minimal 20 kursi. Artinya, bakal calon Walikota Depok periode 2020-2025 dimungkinkan bagi PKS, Gerindra, dan PDIP karena masing-masing memiliki 12 kursi, 10 kursi, 10 kursi. PKS dan Gerindra sudah jelas dengan sosok petahana yaitu Idris Somad & Pradi Supriatna. Sedangkan PDIP baru terlihat sosok Hendrik Tangke Allo dikenal sebagai ketua DPRD Depok periode 2014-2019.
Pertanyaannya, kekuatan parpol Kota Depok hanya menyediakan 50 kursi DPRD. Artinya, pilihan masyarakat Kota Belimbing cuma dua pasangan alias head to head. Manajemen PKS jelas sudah menyiapkan bakal calon walikota melalui Pemira. Mulai Imam Budi Hartono (IBH) kini DPRD Jawa Barat, Hafidz Nasir kini ketua DPD Kota Depok, Amri Yusra kini ketua KONI Depok, dan Supariyono kini DPRD Depok.
Sedangkan Gerindra sudah jelas mengusung Pradi Supriatna, wakil walikota 2014-2019 yang juga ketua DPD Depok. Kendati ada calon kuat seperti Yetti Wulandari, yang kampiun pimpinan DPRD Depok. Disusul Hamzah, anggota DPRD Depok yang juga sekretaris DPRD Depok.
Lalu bagaimana dengan PDIP, yang hanya punya Hendrik T Allo? Alhasil, PDIP mengirim utusan pusat yaitu Dimas Oky Nugroho pada Pilkada 2014. Kalau sekadar siap menjadi Wakil Walikota, tentu PDIP bisa disalip oleh Partai Amanat Nasional (PAN, 4 kursi) melalui ketokohan Hasbullah Rahmat, yang kini ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat.
Atau, kepiawaian Babai Suhaimi yang sukses mendongkrak (3) kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah hengkang dari Partai Golkar dan kandidat wakil walikota 2014-2019 mendampingi Dimas Oky Nugroho.
Walaupun bagaimana nama-nama bakal calon kepala daerah tersebut merupakan putra-putri terbaik Kota Depok, yang wajib menyejahterakan masyarakat pemilihnya. Hanya saja, yang paling penting, warga Depok wajib memilih cerdas dengan hati nurani karena “salah memilih” maka derita akan dialami selama lima (5) tahun ke depan akibat kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Selamat Berjuang!!! (Pengamat Kebijakan Publik *)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *