Puan Maharani: Perubahan Nomenklatur Kementerian Kemungkinan Terjadi

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku, dirinya diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara.

“Apa yang dibicarakan belum tahu. Apa hasilnya juga saya belum tahu. Datang ke sana karena diundang. Ketua DPR RI dan empat wakil akan datang memenuhi undangan presiden,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senin (21/10/2019).

Menanggapi kemungkinan adanya perubahan nomenklatur kementerian, Puan mengungkapkan, presiden akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI untuk membahas hal tersebut.

“Jadi bukan dikonsultasikan ke komisi-komisi, pada tahun 2014 yang lalu saat ada perubahan nomenklatur presiden periode 2014, Pak Jokowi juga meminta pertimbangan kepada pimpinan DPR untuk melakukan perubahan nomenklatur,” jelasnya.

Puan menyatakan, perubahan nomenklatur merupakan hak prerogatif presiden, namun kementerian apa yang akan dirubah nomenklaturnya, Puan mengaku, masih belum mengetahuinya.

“Itu merupakan hak prerogratif dari presiden. Saya juga mendengar bahwa ada perubahan nomenklatur di tahun 2019 ini, namun terkait kementerian mana dan apa yang dilebur saya kan belum datang ke sana, jadi belum tahu,” urainya.

Akan Disesuaikan Dengan Komisi

Puan menjabarkan, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian maka akan ada perubahan dalam penyusunan komisi di DPR RI.

“Intinya tentu saja akan ada perubahan. Komisi-komisi kalau sesuai dengan nomenklatur yang disebutkan dengan presiden tentu saja efek dari perubahan tersebut akan ada reorganisasi dan relokasi anggaran. Apa, berapa dan apa yang akan dilebur saya masih belum tahu. Saya kan baru akan mau ke sana,” tandasnya.

Akan tetapi, Puan menyebut, hal tersebut kemungkinan belum akan dibahas dalam rapat paripurna esok hari, Selasa (22/10/2019).

“Kalau memang betul presiden menyampaikan akan ada perubahan nomenklatur yang akan dikonsultasikan ke pimpinan DPR. Rapat paripurna besok terkait penetapan AKD dan lain-lain akan tetap dilakukan. Kalau memang pun itu ada, akan menjadi tambahan dalam rapat paripurna yaitu akan menjadi tambahan,” tuturnya.

Puan menjelaskan, terkait perubahan nomenklatur kementerian, hal tersebut telah diatur dalam UU MD3.

“Ya sudah disepakati, bahwa komisi yang ada di DPR itu saat ini ada 11. Kalaupun ada perubahan nomenklatur kementerian itu harus disesuaikan dengan komisi-komisi yang ada,” terangnya.

Puan menguraikan, belum ada rencana pergantian para ketua komisi di DPR RI, lantaran belum ada penunjukkan nama yang akan mengetuai komisi dan badan di DPR RI.

“Kemarin itu kita tidak menetapkan siapa pimpinan komisi, hanya saja dalam rapat kemarin ditentukan bahwa partai apa, fraksi apa mendapatkan pimpinan di mana. Terkait siapa yang akan memimpin komisi siapa namanya itu internal fraksi masing-masing,” gumamnya.

Sinergi Antara Pemerintah Dan DPR RI

Putri Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut juga berharap, sinergi antara pemerintah dengan DPR RI semakin menguat dengan ditunjuknya menteri-menteri yang memiliki kapabilitas pada Kabinet Kerja jilid II.

“Ya semoga menteri yang dipilih oleh Pak Jokowi di periode kedua ini adalah menteri-menteri yang punya kapabilitas dan kapasitas, dan bisa bersinergi dengan DPR. Karena sesuai dengan tupoksi masing-masing apapun kementrian itu harus menyampaikan program-program di DPR jadi kita harap orang-orang yang akan dipilih adalah orang-orang yang bisa sinergi dengan DPR,” harapnya.

Menyinggung berapa jatah menteri yang akan didapat PDIP dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf nanti, Puan menyatakan, dirinya masih belum mengetahuinya.

“Tidak tahu, belum tahu. Ini baru mau ke sana, baru mau bertanya. Itu pun kalau diberi tahu,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *