Yandri Susanto: Posisi Di Luar Pemerintahan Membuat PAN Leluasa Lakukan Fungsi Kontrol

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA:Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut, partainya akan leluasa mengontrol kebijakan pemerintah yang kurang tepat di DPR, bila nantinya berada diluar pemerintahan.

Hal tersebut ditegaskan Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (22/10/2019).

“PAN bersama partai yang berada diluar pemerintahan, akan bahu-membahu mengajukan saran dan pendapat kepada kebijakan pemerintah, yang dianggap tidak pro rakyat,” katanya.

Yandri menyebut, proses checks and balances akan tetap terjaga dengan baik, apabila ada kontrol dari partai secara luas.

“Kalau kita tidak duduk di menteri ya mungkin Demokrat di situ, ada PKS, PAN. Ya otomatis itu kontrol itu akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi tidak akan membabi buta, semuanya salah tidak, semuanya bener juga tidak, disitulah kami ada kebebasan dibandingkan dengan teman-teman yang ada di pemerintahan,” tuturnya.

Yandri mengatakan, partainya lebih bebas mengkritisi dan mengajukan saran pendapat secara terbuka.

“Beda dengan teman-teman yang ada di dalam pemerintahan mungkin ada mekanisme tersendiri,” terangnya.

Penyeimbang Pemerintah

Lebih lanjut, Yandri mengungkapkan, partainya tidak memposisikan sebagai pihak oposisi, namun sebagai penyeimbang dari pemerintahan.

“Semua partai memungkinkan untuk bekerja sama dalam kontestasi pilkada, sehingga posisi sebagai oposisi dinilai kurang tepat,” tandasnya.

Yandri menegaskan, posisi di luar pemerintahan tak kalah baiknya, dari posisi di dalam pemerintahan.

“Sebenarnya oposisi tidak oposisi itu agak susah juga di negara kita. Misalkan di DPR, nanti kita bisa bekerja sama sama PDIP, bisa bekerja sama dengan Gerindra yg sudah menjadi bagian dari pemerintah. Nanti di pilkada juga bisa bekerja sama sama Nasdem, bisa bekerja sama Golkar. Jadi kata oposisi itu menurut saya kurang pas,” ujar Yandri.

Raker Dengan Menhan

Yandri mengaku, partainya tidak mempermasalahkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menerima tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantunya di kabinet, meskipun pada awalnya PAN mengaku kaget saat Prabowo akhirnya memilih merapat ke Istana.

“Tapi tentu kita kaget juga Pak Prabowo mau jadi menteri. Saya tak dapat membayangkan mantan capres nanti raker sama Komisi I. Nanti jangan-jangan disebut Pak Capres bukannya Pak Menteri,” candanya.

Menurut Yandri, meski ada pro dan kontra dengan merapatnya Gerindra ke pemerintah, namun keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden Jokowi.

“Tapi ya sudahlah, mungkin itu juga mimpi besar Pak Prabowo bisa aktif kembali, atau mungkin bisa membersihkan nama baiknya selama ini banyak pro-kontra. Dengan adanya jadi menteri dia punya kesempatan untuk mengabdi. Bagi PAN tidak menjadi masalah,” sambungnya.

Yandri mengatakan, bisa saja sudah ada titik temu konsep Prabowo dengan Jokowi terutama dalam bidang energi, pertahanan, dan pangan.

“Tapi kalau perbedaannya sangat keras, saya kira tidak mungkin terjadi, karena sangat tidak mungkin seorang menteri melawan kebijakan Presiden. Bisa di-reshuffle nanti Pak Prabowo,” imbuhnya.

Yandri mengingatkan, sekarang Prabowo wajib mengikuti arahan, instruksi, dan ikut apapun program Pak Jokowi.

“Namanya menteri pembantu Presiden. Bukan lagi sebagai calon presiden,” tuturnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *