Nono Sampono: Kebijakan Redenominasi Belum Perlu Diterapkan di Indonesia

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan, kebijakan redenominasi belum perlu diterapkan di Indonesia saat ini.

Hal tersebut ditegaskan Nono Sampono di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/10/2019)

“Saya kira dalam catatan sejarah sudah beberapa kali dilakukan karena memang kondisi ekonomi mengharuskan seperti itu, tapi kalau dalam keadaan seperti saat ini saya melihat terus terang akan menimbulkan masalah,” katanya.

Nono mengatakan, redenominasi sebetulnya bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

“Kalau itu hanya sekedar menaikan nilai tukar terhadap dolar untuk apa diberlakukan. Tujuan utama redenominasi itu kan sebetulnya hanya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan jangan justru sebaliknya yang terjadi,” jelasnya.

Mantan Komandan Paspampres tersebut menyarankan, harus ada perhitungan yang matang seandainya kebijakan tersebut benar-benar akan diberlakukan saat ini.

“Faktanya kan sistem pemerintahan kita baik politik, ekonomi, maupun keamanan sudah berjalan dengan baik buat apa menimbulkan persoalan baru,” ungkapnya.

Nono melanjutkan, dulu pada masa orde lama dan orde baru, redenominasi pernah diberlakukan sebanyak dua kali, namun untuk saat ini Nono menilai kebijakan tersebut belum ungent untuk diberlakukan.

“Kalau sekarang dari sudut pandang kami di DPD tidak melihat itu sebagai hal yang urgensi, malah bisa menimbulkan persoalan baru hanya untuk mempertahankan nilai tukar terhadap mata uang asing, khususnya terhadap dolar,” ucapnya.

Nono menyarankan, saat ini lebih baik pemerintah melakukan improvisasi terhadap potensi ekonomi dalam negeri agar bisa bergerak dengan baik dan menyelamatkan kekuatan ekonomi Indonesia.

“Sebetulnya ada hal yang menarik yang harus kita lakukan. Kita bisa tiru negara-negara yang bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka pada tingkat ekonomi kerakyatan di bawah, misalnya UKM,” urainya.

Nono berpendapat, yang lebih penting adalah bagaimana kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan selain ketahanan pangan yang harus tetap dijaga.

“Nah untuk itu kita harus memiliki suatu konsep, sekaligus juga bagaimana secara masif kita menyelesaikan persoalan mendasar ini. Kita mau melompat kemana-mana kalau kita tidak menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan kita, dan pelayanan kesehatan dan pendidikan ini harus secara masif dilakukan dan tidak boleh berhenti,” tandasnya.

Nono menambahkan, untuk mendorong ekonomi kerakyatan maka selain UKM juga harus dilibatkan, harus diperhatikan pula kesenjangan antar daerah di Indonesia.

“Harus juga dilakukan pemerataan, kita harus melihat dispalitas antar daerah. Ada daerah yang maju, ada yang belum maju, bahkan ada yang tertinggal. Kalau bisa kabinet saat ini jangan berpikir maju saja, keseimbangan dan kesetaraan juga penting,” tutupnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *