Sengketa Ketenagakerjaan Efek Pengusaha Abaikan PKB

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Sengketa ketenagakerjaan, diakui Dirjen PHI-Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, dikarenakan banyaknya pengusaha tidak terlibat aktif dalam penyusunan dan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PPKB).

“Pengalaman selama ini, dialog yang tak efektif atau forum komunikasi yang tak dibangun sebelumnya, akan menjadi ganjalan saat berakhirnya PKB,” ujarnya, didampingi Karohumas Soes Hindharno, Rabu (23/10/2019).
Ketidakaktifan pengusaha saat penyusunan PPKB, katanya, berakibat hubungan industrial berkarakter Indonesia yang dibangun pemerintah gagal menjadi sebuah sistem berdaya saing baik tingkat Asia maupun global.
Apalagi, ia menambahkan, Pemerintah telah menerbitkan Super Tax Deduction melalui Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2019 demi menggenjot partisipasi aktif pengusaha dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul. Aturan itu memberikan keringanan pajak hingga 200% bagi pengusaha yang menerima magang SDM, dan atau 300% jika pengusaha melakukan riset penelitian & pengembangan SDM.
Sementara Menaker Hanif Dhakiri tengah menggenjot bangunan ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel sesuai era revolusi industri 4.0 serba digitalisasi. “Sistem ketenagakerjaan kita selama ini rigid (kaku), yang diikat oleh waktu & tempat. Sementara digitalisasi bersifat fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja & dimana saja dengan kecanggihan teknologi informatika,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *