Menkominfo Berharap Potensi Pajak dari Sektor Teknologi Digital Dapat Digali

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, perlunya kerjasama lintas departemen dan lintas negara untuk menggali potensi pajak dari sektor teknologi digital.

Hal tersebut dinyatakan Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2019).

“Ya dalam kaitan dengan perpajakan ini perlu kerjasama lintas departemen dan lintas negara. Ini tidak saja di Indonesia, masalah digital tax ini terjadi di banyak negara di dunia ini,” katanya.

Politisi NasDem tersebut mengaku, dirinya akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait pajak yang akan dibebankan kepada para perusahaan yang berbasis teknologi digital.

“Kita tentu akan berdiskusi dengan menteri keuangan dalam hal ini perbendaharaan negara dan otoritas fiskal kita bagaimana bersama- sama negara yang lain menyiapkan aturan yang common interest (kepentingan bersama) antara Indonesia dan negara-negara yang lain, sehingga bisa memastikan infrastruktur digital yang digunakan ada hak dan kewajiban,” jelasnya.

Johnny menilai, hak negara harus dilindungi dengan cara apapun juga.

“Perusahaan yang menghasilkan nilai tambah di Indonesia punya kewajiban pajak terhadap nilai tambah yang dihasilkan,” ujarnya.

Terkait denda yang akan diterima para aplikasi penyedia konten negatif seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, Johhny mengungkapkan, dirinya akan terlebih dahulu melihat secara komprehensif masalah tersebut.

“Masalah itu tidak sekedar masalah perdata, tetapi ada juga masalah-masalah pidana yang harus kita lihat. Tentu akan menyeluruh bagaimana menempatkannya dengan benar,” tuturnya.

Johnny berharap, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para warga negara dalam menggunakan teknologi informasi.

“Tetapi sekali lagi, hak dan kewajiban harus berimbang, civil rights dan civil obligations harus seimbang, corporate rights dan corporate obligations juga harus seimbang,” sambungnya.

Program Kerja Menkominfo

Ketika disinggung mengenai program kerjanya selama 5 tahun ke depan, politisi asal NTT tersebut mengatakan, dirinya meneruskan program kerja pada kabinet sebelumnya.

“Karena kabinet sekarang ini adalah kabinet lanjutan. Memang ada beberapa tekanan-tekanan baru terkait dengan visi dan misi Presiden dalam hal ini dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Diantaranya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh di bidang informatika terkait dengan cyber security dan cyber crime,” tegasnya.

Johnny menyebut, sebagai negara demokratis, setiap warga negara Indonesia harus memiliki tanggung jawab yang baik.

“Nah, di komposisi dan di lingkungan masyarakat demokratis seperti Indonesia tentu kita harus memastikan negara itu hadir untuk menjaga civil rights, di sisi yang lain kita harus civil obligations, tanggung jawab masyarakat juga dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.

Sekjen Partai NasDem tersebut menyatakan, pemerintah akan terus membangun infrastruktur untuk melengkapi keterhubungan infrastruktur digital Indonesia.

Nah dengan demikian arus informasi melalui infrastruktur digital akan menjadi semakin cepat. Nah di situlah dibutuhkan civil rights dan civil obligations berjalan secara seimbang, sehingga kita dapat menggunakan infrastruktur digital ini dengan cepat, cerdas untuk manfaat kita sekalian,” tambahnya.

Johnny mengaku, pihaknya memiliki unit pengendali yang akan melakukan cyber patrol agar cyber crime dapat dieliminir.

“Untuk mengurangi cyber crime, tentunya kita akan melakukan pengendalian terhadap kriminal siber. Nah Kominfo itu mempunyai unit untuk melakukan cyber patrol. Dilakukan 24 jam sehari dan 7 kali dalam seminggu. Kita harapkan dengan adanya cyber patrol ini dapat memastikan civil rights juga terlindungi,” tandasnya.

Johnny mengungkapkan, Presiden juga mengingatkan terkait dengan kedaulatan data.

“Saat ini sebagian besar data termasuk data-data pribadi warga negara tersebar di begitu banyak aturan. Sangat sektoral dan parsial. Kita inginkan satu kompilasi ini dalam satu UU yang disebut dengan UU perlindungan data pribadi (RUU PDP). Tentu kita perlu menempatkannya dalam Prolegnas Prioritas DPR RI 2020 hingga Prolegnas Prioritas DPR RI 2019-2024,” jelasnya.

Johnny mengaku, pagi tadi dirinya bertemu dengan delegasi Uni Eropa.

“Setelah Uni Eropa mempunyai UU yang berhubungan dengan data pribadi, kita pun dituntut untuk bisa menghasilkan UU itu. Dalam kaitan dengan itu tentu di dalamnya banyak hal yang harus kita lakukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Johnny mengaku, Presiden juga meminta industri teknologi informasi kita berkembang dengan baik.

“Karenanya di sektor down stream, penggunaannya ini kami tentu akan membuka ruang agar industri itu terus berkembang di Indonesia melalui gerakan 1000 start up kita ini memiliki unicorn-unicorn yang baru, meningkatkan status unicorn menjadi decacorn, yang intinya mendekatkan jarak antara masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan nelayan di daerah terluar, tertinggal, termiskin dengan marketplace,” katanya.

Johnny juga berharap, semua platform serta aplikasi-aplikasi yang ada ini digunakan dengan baik untuk memfasilitasi masyarakat secara keseluruhan.

Johnny juga menambahkan, Presiden juga mengigatkan, peran komunikasi dari kementerian Kominfo juga harus ditingkatkan.

“Dalam hal ini tentu menjadi salah satu direktorat penting karena IKP gitu lebih berperan dalam rangka transmisi kebijakan pemerintah, transmisi pencapaian-pencapaian pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *