Komisi III DPR RI Inginkan 3 Posisi JAM Diisi Pejabat Definitif

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VIII DPR RI Nasir Djamil mengatakan, posisi beberapa Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang hanya diisi pelaksana tugas (Plt) membuat kinerja penegakan hukum menjadi kurang maksimal.

Hal tersebut disampaikan politisi PKS tersebut kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/11/2019).

“Kami risau karena Plt itu hanya nampak gagah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kalau misalnya Plt itu masih bertahan lama itu akan mengganggu tugas jaksa agung untuk mewujudkan Kejakgung sebagai lembaga penegak hukum yang berkualitas,” katanya.

Nasir menjelaskan, para JAM merupakan pembantu utama Jaksa Agung (Jakgung) untuk melaksanakan beberapa tugas di Kejakgung.

“JAM itu merupakan supporting system bagi Jakgung sehingga kemudian kasus-kasus yang terkait dengan pidana umum, datun, SDM di kejaksaan. Hal itu akan bisa diatasi dengan jaksa agung muda yang definitif,” ungkapnya

Politisi asal Aceh tersebut berpendapat, apabila para pembantu Jakgung tersebut saat ini posisinya hanya sebagai Plt maka, mereka tidak bisa berbuat banyak.

“Oleh sebab itu kami meminta Presiden segera memberikan keputusan untuk kemudian mendefinitifkan posisi para jaksa agung muda tersebut,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini posisi ada 3 posisi JAM diduduki oleh Plt, yakni: Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum), Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan Jaksa Muda Pembinaan (Jambin)

Evaluasi TP4

Terkait keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan (TP4) yang dinilai sudah efektif, Nasir mengaku, Komisi III DPR RI akan meminta Kejakgung untuk mengevaluasinya.

“Kami meminta tim tersebut dievaluasi. Kalau mau dibubarkan, dibubarkan sekalian,” tukasnya.

Nasir menerangkan, landasan hukum keberadaan TP4 hanya SK Jakgung sebelumnya, yakni H.M. Prasetyo dan bukan SK Presiden.

“Keberadaan tim tersebut kontra produktif dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena ada beberapa jaksa di daerah yang tergabung dalam tim tersebut yang diciduk oleh KPK,” tambahnya.

Nasir pun berharap, hal tersebut tidak terulang, karena itu akan mengganggu kinerja kejaksaan. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *