Ahmad Doli Kurnia: UU Pertanahan Akan Dibahas Kembali dari Awal

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pembahasan UU Pertanahan akan dimulai lagi dari awal.

Hal tersebut disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/11/2019).

“Kami di Komisi II sudah memasukkan beberapa program, dan salah satu hal yang menjadi prioritas adalah UU Pertanahan itu. Tetapi kami menginginkan pembahasan UU Pertanahan itu dari awal lagi,” katanya.

Doli beralasan, mayoritas anggota Komisi II DPR RI saat ini masih baru, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang sama.

“Saya kira kita semua harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu kita harus membahas dari awal lagi artinya dari nol lagi,” jelasnya.

Kader Partai Golkar tersebut mengaku, Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN kemarin masih belum tuntas.

“Kemarin itu kan agendanya hanya perkenalan ditambah dengan pemaparan visi dan misi menteri ATR/BPN untuk 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya Raker yang kemarin itu belum tuntas,” tuturnya.

Doli menyebut, dalam waktu dekat akan menjadwalkan kembali Raker Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN untuk membahas UU Pertanahan yang sempat tertunda.

“Nanti akan kami jadwalkan dalam waktu dekat untuk melakukan Raker kembali dengan menteri ATR/BPN. Salah satu pembahasannya nanti adalah tentang keberlangsungan pembahasan UU Pertanahan yang sempat tertunda,” ungkapnya.

Jelang Munas Golkar

Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Doli mengaku, beredar surat instruksi dari Fraksi golkar agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi partainya tidak meninggalkan Jakarta hingga pelaksanaan Munas.

“Ya memang ada surat edaran itu, tapi kan karena memang itu dikeluarkan dalam rangka persiapan Munas. Agendanya agak padat, besok kita rapat pleno lagi persiapan untuk Rapimnas pada hari Kamis. Kemudian panitia Munas segera dibentuk,” ujarnya.

Lulusan ITB tersebut berpendapat, Munas yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2019 tersebut memiliki mekanisme internal.

“Tentu kawan-kawan sebagai wakil rakyat juga punya tanggung jawab yang diperlukan, panggilan tugas ke daerah menurut saya juga tidak dapat dihindari tapi dengan adanya surat edaran tersebut berarti ada persetujuan dari pimpinan, baik pimpinan partai maupun pimpinan fraksi,” terangnya.

Mantan Wasekjen Golkar tersebut membantah, kabar yang menyatakan situasi internal partainya sedang memanas.

“Ah tidaklah, tidak ada hubungannya. Malah dengan semuanya banyak di Jakarta berarti makin guyub kan,” kilahnya.

Terkait agenda Rapimnas, Doli mengatakan, karena kita akan menghadapi even Pilkada Serentak 2020, maka agenda utama Rapimnas adalah membahas langkah-langkah strategis Partai Golkar.

“Salah satu agenda yang akan kita bahas nanti dalam Rapimnas itu adalah langkah-langkah strategis apa yang akan diambil Golkar secara nasional di Pilkada Serentak 2020,” urainya.

Doli menerangkan, Rapimnas sendiri sebagai kelanjutan, di dalam aturan Partai Golkar, dan di dalam AD/ART setiap kita akan menggelar Munas harus didahului oleh Rapimnas.

“Nah Rapimnas itu adalah kelanjutan dari rapat pleno DPP yang memang untuk menentukan waktu, tempat, dan persiapan Munas itu adalah tanggung jawab utama dari DPP, jadi penanggung jawab utamanya adalah DPP,” katanya.

Doli menambahkan, peserta Rapimnas sendiri adalah anggota DPP dan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.

“Munas nanti akan berlangsung di Jakarta, tepatnya di JS Luwansa Hotel,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *