KPU Akui Masih Bimbang Terkait Wacana Pelarangan Mantan Napi Koruptor Maju di Pilkada

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, masih bimbang apakah akan menggunakan Peraturan KPU atau UU guna mengatur larangan pencalonan mantan napi koruptor untuk ikut Maju dalam Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Arief di Kompleks Parlemen, Senayan (12/11/2019).

“Normanya mau di atur di PKPU atau di UU, substansinya di Komisi II tidak ada yang menolak, kalau mau di undang-undang saya mendorong agar di revisi undang-undang, bisa dilakukan dengan cepat, sehingga sebelum pencalonan bisa di selesai, pencalonan itu kan di bulan juni,” katanya.

Menurut Arief, apabila substansinya tidak diperdebatkan oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah, maka revisi undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada bakal mulus dan bisa cepat selesai.

“Meski demikian, apabila Undang-undang itu sudah selesai, maka kemungkinan bakal di lawan di Mahkamah Konstitusi (MK). Judial review bisa saja dilakukan,” ujarnya.

Namun, Arief menuturkan, hal yang terpenting, KPU sudah berusaha semaksimal mungkin melindungi masyarakat dari mantan Napi Koruptor. Tujuannya, agar masyarakat bisa mendapatkan kepala daerah yang baik.

“KPU menemukan fakta baru, ya sudah lah, serahkan saja pada masyarakat. tapi faktanya masyarakat dikasih pilihan itu yang sudah ditangkap pun menang, kan masyarakat juga yang rugi. Dia memilih si A padahal nanti yang menjalankan roda pemerintahan bukan si A karena dia sudah vonis sudah ditangkap,” urainya.

Arief juga menambahkan, kalau orang sudah ditangkap mestinya diberi kesempatan untuk bertobat tapi ternyata faktanya sekarang gugur lagi argumentasi itu.

“Nah KPU punya fakta itu, punya data itu. makanya kemudian kita sampaikan,” tambah dia,” tutupnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *