Rieke Diah Pitaloka: Omnibus Law Harus Sesuai Visi Bung Karno

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan, pemerintah dalam membuat omnibus law harus memiliki landasan berdasarkan visi dan misi pembangunan ke depan.

Hal tersebut ditegaskan, mantan artis nasional tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/11/2019).

Rieke mengatakan, tidak boleh ada visi yang berbeda lagi antara pemerintah pusat dan daerah karena kita adalah negara kesatuan, bukan negara federal.

“Kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan dan ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959, meskipun UUD 1945 diamandemen beberapa kali pasca reformasi, tidak mengubah kesepakatan bahwa kita adalah NKRI, bukan federal, bukan serikat , yang sejatinya harus diikat dalam satu visi misi pembangunan,” katanya.

Rieke memaparkan, Bung Karno telah memiliki visi pembangunan bagi Indonesia.

“Visi itu memiliki prioritas pembangunan industri sandang pangan papan, industri energi, industri bahan baku, industri farmasi dan industri pariwisata,” jelasnya.

Kader PDIP tersebut menerangkan, Pemerintahan Presiden Jokowi diperiode pertama sebenarnya telah mengeluarkan regulasi yang sejalan dengan visi Bung Karno tentang Negara industri.

“Regulasi itu adalah PP Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,” tandasnya.

Rieke menilai, regulasi inilah yang harus menjadi acuan dalam pembangunan industri nasioal.

“Tidak bisa kebijakan pembangunan industri, tidak berdasarkan pada aturan yang ada,” tegas Rieke.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini berniat merevisi puluhan UU yang tak lagi relevan dan menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

Seluruh undang-undang lama tersebut akan digantikan dengan UU berkonsep omnibus law. Omnibus law sendiri artinya, satu UU yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa UU. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *