PDIP Dukung Penuh Ahok Menjadi Pimpinan BUMN

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Eriko Sotarduga mengaku, partainya siap melepas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai kader, lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut PDIP diminta untuk memimpin salah satu BUMN.

Hal tersebut disampaikan Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/10/2019).

“Bagaimana partai, tentunya kalau partai sudah nanti menerima nanti penugasan beliau, sudah fixed menjadi katakan direksi atau menjadi komisaris, atau menjadi apa di BUMN manapun tentu partai harus melepaskan,” katanya.

Eriko mengaku, dirinya mendapat penjelasan soal aturan direksi BUMN tidak boleh berstatus sebagai kader partai dari Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Syaiful Hidayat.

“Sekali lagi apapun persyaratan itu tadi kan sudah disampaikan Pak Djarot, kalau sebagai pengurus harus mundur. Tapi kalau sebagai anggota biasa ya ini yang harus kita lihat aturan seperti apa,” ungkapnya.

Eriko sendiri menilai Ahok cocok menjadi pimpinan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan, lantaran sesuai dengan background pendidikannya.

“Kalau lihat dari latar belakang, ya mungkin pertambangan lebih tepat untuk beliau. Tapi dari track record, apapun yang berkaitan, membutuhkan BUMN benar dan bersih dan baik, nah ini sudah terbukti dari track record Gubernur DKI, transparan dan lain-lain, nah ini dibutuhkan BUMN saat ini,” jelasnya.

Ahok Bukan Napi Korupsi

Lebih lanjut, Eriko menjelaskan, Basuki Ahok bukanlah mantan napi korupsi, oleh sebab itu, Ahok dinilainya sangat pantas diberikan kesempatan untuk memimpin perusahaan BUMN.

“Kalau boleh saya ingatkan Pak Ahok itu bukan mantan napi berkaitan dengan korupsi atau keuangan, beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu, agama, SARA begitu, nah ini tentunya ada penjelasan lebih lanjut dari sektor hukumnya,” terangnya.

Menurut Eriko, sosok Ahok memiliki integritas dan wajar jika diberi kesempatan menjadi pimpinan BUMN.

Namun, ia menilai aturan-aturan yang ada saat ini tidak ada yang menghambat Ahok.

“Kalau saya lihatnya sampai saat ini belum ada hal-hal yang bisa menghambat ini. Karena kenapa? Karena tentu Kementerian BUMN tidak sembarangan memberikan kesempatan itu kalau tidak mempelajari aturan-aturan yang berlaku,” tutupnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *