Tjahjo Kumolo: Polri Peringkat Terbaik Kedua Terkait Reformasi Birokrasi

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, Polri meraih peringkat kedua terbaik dalam hal reformasi birokrasi.

Hal tersebut dinyatakan Tjahjo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/11/2019).

Kader PDIP tersebut menilai, remunerasi merupakan kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi yang dilakukan Polri.

“Remunerasi yang dilakukan institusi Polri untuk meningkatkan para personel adalah faktor kunci keberhasilan reformasi birokrasi di tubuh Polri,” jelasnya.

Akan tetapi, Tjahjo mengatakan, menumpuknya perwira non job di tubuh Polri terutama yang berpangkat Kombes menjadi masalah tersendiri.

“Ini sebagai ilustrasi saja mohon maaf ada 1 matra TNI, itu bintang 1 sampai bintang 3 itu jabatannya staf khusus yang jumlahnya 173. Yang tidak punya job desk, itu 173 orang dari 1 matra TNI. Di Kepolisian jabatan Kombes juga numpuk sekali,” katanya.

Penambahan Jabatan Bintang 3

Terkait dengan kabar peningkatan jabatan baik di tubuh TNI dan Polri yang akan menyandang pangkat Komjen atau bintang 3, Tjahjo mengaku sedang mengkajinya.

“Juga kemarin sudah disesuaikan penambahan jabatan alokasi bintang 3 di TNI. Ini sedang dikaji untuk Brimob, Kopassus, Paskhas dan Marinir,” ungkapnya.

Tjahjo menekankan, pola ini nantinya akan diterapkan ke sejumlah organisasi TNI dan Polri lainnya.

“Sejauh ini, cara ini cukup efektif untuk mengatasi masalah lonjakan jumlah perwira,” terangnya.

Perampingan Bukan Pemangkasan

Dalam Raker ini, Tjahjo juga mengungkapkan, sejumlah hal terkait reformasi birokrasi, salah satunya adalah wacana perampingan eselon PNS.

“Ada tantangan PAN-RB, karena pertanyaan Pak Presiden ke saya, sejauh mana reformasi birokrasi dengan cepat dilakukan. Jadi dalam waktu dekat, kita tidak pangkas birokrasi, tapi merampingkan,” ucapnya.

Tjahjo menuturkan, selama 3 minggu belakangan, pihaknya fokus melakukan jemput bola ke seluruh kementerian untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dan terkait perampingan eselon seperti diinginkan Presiden Jokowi.

“Ada kementerian yang minta eselon 2 dijadikan eselon 1, ada lembaga-lembaga yang juga minta ditambah deputinya. Nah, ini kami serasikan dengan arahan Pak Presiden,” tutupnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *