Ketua DPR RI Serahkan Sepenuhnya Rencana Reuni 212 Kepada Polda Metro

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya rencana digelarnya reuni 212 kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya.

Hal tersebut dikatakan Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (29/11/2019) usai dirinya bertemu dengan para pimpinan Komisi Yudisial (KY) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Puan menyatakan, setiap kegiatan mobilisasi massa membutuhkan izin kepolisian.

“Oleh sebab itu, dirinya mengatakan, semua hal terkait kegiatan itu masih menunggu izin pihak kepolisian. Jadi, kita tunggu saja keputusan kepolisian,” katanya.

Puan memastikan, selama kepolisian belum mengeluarkan keputusan terkait hal itu, dirinya masih menunggu keputusan aparat penegak hukum itu, apakah mengizinkan atau tidak.

“Selama saya belum mendapatkan update nya, saya masih menunggu update-nya, kira-kira seperti apa ke depannya,” ujarnya.

Terkait pengamanan acara tersebut (apabila izin menggelar acara dikeluarkan), Puan mengaku, dirinya mempercayakan secara penuh kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya.

“Tentunya sebagai pimpinan DPR, saya mempercayakan sepenuhnya pengamanan kegiatan tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya. Tentunya akan ada konsolidasi dengan pihak TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya,” harapnya.

Seperti diketahui, rencananya Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2019 mendatang.

Gerakan 212 sendiri terbentuk pada tahun 2016. Kala itu, gabungan ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan aksi massa di Monas pada 2 Desember 2016.

Aksi itu menuntut Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses secara hukum dalam kasus dugaan penodaan agama.

Pemilu Oleh MPR

Terkait pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengusulkan, pemilihan presiden (Pilpres) dikembalikan ke MPR RI, putri Ketua Umum (Ketum) PDIP tersebut berpendapat, persoalan terkait pemilihan presiden masih akan dikaji oleh Komisi II DPR.

“Itu akan dibahas di komisi II, wacana tersebut kan masih menjadi satu wacana, yang harus kita lihat itu kajiannya, apakah kita kembali ke belakang mundur, apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan,” jelasnya.

Puan menilai, selama ini penyelenggaraan pemilu langsung sudah berjalan dengan baik, meskipun dirinya mengakui, ada beberapa kasus yang menjadi kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Tapi kan kita sudah melakukan pemilu langsung ini berkali-kali, dan kita sudah apa namanya berjalan dengan baik dan lancar. Walau ada case by case yang tidak sesuai harapan kita itu bukan berarti pemilu tidak berjalan baik dan lancar,” tukasnya.

Puan pun mengaku, dirinya menyerahkan pembahasan masalah tersebut sepenuhnya ke Komisi II DPR RI.

“Ini masalahnya bukan menurut saya, ini akan jadi satu keputusan lembaga, saya tidak bisa mengatakan pendapat saya. Ini masih proses pembahasan di Komisi II,” terangnya.

Seperti diketahui, Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj mengusulkan wacana agar Pilpres dikembalikan kepada mekanisme pemilihan oleh MPR RI kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Alun-Alun Demokrasi

Puan mengungkapkan, DPR sedang mengkaji pembangunan sebuah area baru di Kompleks Parlemen, Senayan, yang berfungsi sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasi.

Puan menambahkan, aspirasi dari masyarakat harus diserap dengan baik, namun, penyampaian aspirasi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Maka, kami berniat membangun alun-alun demokrasi. Sedang kami kaji dan tanpa mengurangi heritage gedung parlemen ini,” ungkapnya.

Puan menandaskan, pemberian aspirasi oleh masyarakat tak boleh mengurangi hak warga masyarakat lainnya, seperti membuat macet Jalan Gatot Subroto di hadapan gedung Parlemen.

“Yang tak kalah penting, lanjut Puan, pemberian aspirasi juga tak boleh melanggar hukum seperti merusak pagar gedung DPR/MPR,” imbuhnya.

Puan menuturkan, jadi nantinya setiap warga negara boleh datang memberi aspirasi, tetapi tetap ada aturannya.

“Sesuai standar gedung parlemen di negara-negara lain, meski tetap saja sifatnya terbuka,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *