Komisi XI DPR RI Dukung Omnibus Law Perpajakan

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menyusun RUU Omnibus Law dalam rangka untuk membuat rezim perpajakan dan rencananya draft dimaksud akan segera disampaikan ke DPR pada bulan Desember ini.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, menyatakan, dirinya dan komisinya mendukung langkah menkeu tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Heri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (29/11/2019).

“Langkah ini patut diberikan apresiasi agar tersendatnya pemasukan pajak bisa segera teratasi. Penerimaan pajak per Oktober 2019 baru mencapai Rp 1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.786,38 triliun,” katanya.

Heri mengatakan, sebelumnya, shortfall pajak diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 160 triliun.

“Namun melihat penerimaan yang masih seret diperkirakan shortfall akan semakin melebar, mungkin sampai diangka Rp. 260 triliun,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menerangkan, perihal ini dimaksudkan mentransformasi ekonomi untuk mengantisipasi berbagai perubahan.

“Terutama di digital ekonomi dan untuk membuat sistem pajak Indonesia kompetitif dengan perpajakan global dan merupakan relaksasi, pemberian insentif yang diharapkan dapat mempermudah dunia usaha dan mengundang minat investasi asing di Tanah Air,” ungkapnya.

Heri memaparkan, Omnibus Law di bidang perpajakan rencananya disusun dalam enam area. Mulai dari menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan hingga menggabungkan seluruh insentif pajak yang sudah ada menjadi satu bagian.

“Termasuk pengurangan dan pembebasan pajak seperti tax holiday, super deduction untuk vokasi dan riset dan development dan juga untuk perusahaan yang melakukan penanaman modal untuk kegiatan padat karya, juga fasilitas PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” urainya.

Heri memperkirakan, RUU Omnibus Law Perpajakan akan mencakup beberapa Undang-Undang (UU).

“UU tersebut diantaranya, UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” tandasnya.

Namun, Heri mengungkapkan, sampai saat ini draft yang dimaksud belum diterima pihaknya.

“Tentunya nanti dibutuhkan kompailing bagi UU yang bersinggungan dalam rencana Omnibus Law di bidang perpajakan tersebut, karena Indonesia belum memiliki portal yang lengkap tentang UU,” tambahnya.

Heri berpendapat, di samping berapa jumlah UU yang akan di Omnibus-kan, juga perlu tahu ada berapa banyak PP harus turut di cabut, berapa banyak peraturan menteri.

“Sebaiknya peraturan turunan dibatasi sampai dengan perpres atau peraturan pemerintah, dan mencabut seluruh peraturan menteri yang bersifat sektoral, karena ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan,” sarannya.

Heri juga berjanji, pihaknya akan mencermati tiap poin yang akan diajukan oleh pemerintah.

“Pada prinsipnya kami akan turut mendorong RUU omnibus perpajakan yang berprinsip pada keadilan sebagai landasan untuk menciptakan kepastian hukum dan bukan dijadikan dasar hukum untuk mengobral tarif pajak,” tuturnya

Heri menyarankan, sebaiknya tidak boleh semuanya diobral, termasuk imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang sudah diobral sangat tinggi akhirnya pemerintah terbebani membayar bunga tinggi.

“Jangan hanya pengusaha kecil saja yang diuber-uber, sementara wajib pajak dari kalangan ‘tertentu’ diberi banyak keringanan,” imbuhnya.

Heri berharap, sejatinya Omnibus Law yang dimaksud berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Karena di sisi lain masih belum ada perbaikan dan sinergi administrasi di tiap kementerian dan lembaga (K/L) yang selaras dengan peraturan daerah,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *