Airlangga Hartarto Janjikan Pemilihan Ketum Golkar 2019-2024 Berlangsung Demokratis

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) petahana Airlangga Hartarto berjanji, pemilihan Ketum Golkar Periode 2019-2024 akan berlangsung demokratis.

Hal tersebut ditegaskan Airlangga di Kantor DPP PG, Slipi, Senin (2/12/2019) usai dirinya mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua Umum (Caketum) PG.

Airlangga menyatakan, tahap ini merupakan proses awal dari penjaringan yang demokratis, transparan, terbuka, di mana setiap proses para wartawan bisa menyaksikan.

“Tentunya ini merupakan proses awal di mana proses awal tentu dari penjaringan dan proses berikutnya teman-teman wartawan bisa mengikuti, karena ini adalah bagian yang menunjukkan PG adalah partai yang demokratis, prosesnya demokratis, transparan, terbuka, dalam setiap proses teman wartawan bisa menyaksikan,” katanya.

Airlangga menyatakan, siapa pun yang ingin menjadi ketum harus didukung oleh pemegang suara.

“Jadi kalau mau jadi ketum tanpa didukung pemegang suara namanya mengajukan diri sendiri,” jelasnya.

Mengenai persyaratan dukungan 30 persen pemilik suara baik dari DPD I dan DPD II, Airlangga mengatakan, hal tersebut tidak ada yang berubah sejak 2014.

“Di dalam AD/ART dan Musyawarah Nasional (Munas) yang saya ikuti semuanya sama yakni persyaratan dukungan 30 persen pemilik suara. Tidak ada yang berubah. Munas 2014, 2016, 2017 yang saya ikuti persyaratannya sama yakni dukungan 30 persen suara dukungan,” tegasnya.

Putra mantan menteri di era Orde Baru Ir Hartarto tersebut menyarankan, sebaiknya saat ini para caketum dan kader Golkar berkonsentrasi pada munas.

“Jangan mengembangkan narasi-narasi lain. Karena untuk pengembangan narasi lain, saya paham arahnya kemana. Jadi kita kembali pada mekanisme demokrasi dan jangan keluar dari mekanisme munas,” imbuhnya.

Musyawarah Mufakat

Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi X DPR RI tersebut mengungkapkan, proses musyawarah mufakat akan diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam munas nanti.

“Jadi proses negosiasi ada dalam perjanjian perdagangan. Kalau di Golkar judulnya musyawarah nasional, jadi prosesnya musyawarah. jadi jangan campur adukkan masalah pemerintahan ke politik,” tuturnya.

Airlangga menyebut, dalam musyawarah tidak ada yang disebut lawan.

“Dalam musyawarah tidak ada lawan. Semua adalah kader terbaik PG,” tandasnya.

Terkait mekanisme yang akan diterapkan pada pemilihan Ketum PG pada munas nanti, Airlangga menuturkan, semua itu tergantung panitia, tapi harus dipahami fasenya.

“Fase pertama pendaftaran, kalau administratif dulu adalah PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Hal itu lolos baru menjadi bakal calon (balon). Dari balon menjadi calon harus membuktikan dukungan 30 persen, sesudah punya dukungan 30 persen itu baru masuk pada proses pemilihan. Jadi mekanismenya begitu,” terangnya.

Airlangga menjelaskan, apabila suara yang didapatkan salah satu caketum adalah 50+1 maka dapat dipastikan akan terjadi proses aklamasi.

“Di dalam AD/ART dikatakan kalau suaranya 50+1 maka itu aklamasi. Jadi itu ada tiga tahapan yang harus ditempuh. Jadi sabar dulu,” sarannya.

Airlangga menambahkan, tidak ada untung rugi dalam politik. Yang ada adalah kemaslahatan bagi masyarakat.

“Kalau bicara perdagangan bicara untung-rugi, namun dalam politik kita tidak pernah bicara untung-rugi, tetapi apa maslahat yang didapat untuk masyarakat,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *