Moratorium Pengiriman TKI Munculkan Perbudakan Moderen

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) sesuai Permenaker 260/2015 disoal karena alih-alih perbaikan justru malah memperburuk nasib pekerja migran di Timur Tengah. Mulai kemunculan agen pesanan, agen liar, hingga model perbudakan moderen, tanpa bisa diakomodir UU nomor18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali moratorium TKI ke Timur Tengah karena malah muncul agen-agen yang memanfaatkan situasi dengan cara membuatkan visa turis bagi TKI,” ujar Abdul Rachman Thaha, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sepulang dari Dubai, Senin (2/12/2019).
Kondisi itu, katanya, didukung kebijakan pemerintah Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) bahwa visa turis bisa diubah menjadi visa amal (pekerja). UEA, ia menambahkan, bagian dari ke-19 negara terkena moratorium yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Yaman, dan Yordania.
Indikasi lain berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan itu memunculkan Permenaker nomor 291/2018, yang melegitimasi satu asosiasi (hak monopoli) dalam penempatan TKI ke negara tujuan dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) melalui Asosiasi Pengerah Jasa TKI (Apjati).
Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang termonitor imigrasi tercatat ada 2.600/bulan TKI ilegal keluar negeri. Juga, berdasarkan data resmi dari pemerintah Kuwait per 1 Juni 2017, jumlah TKI tercatat 5.865 TKI terdiri dari 2.100 pekerja formal dan 3.765 TKI non formal. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *