Program 60 Hari Kejaksaan, Jaksa Agung: TP 4 Bubar, Lelang Jabatan Kajati, Kajari

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumka Tim Pengawal,  Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP 4) telah dibubarkan secara resmi,  22 November lalu.

Pengumunan pembubaran pada pembukaan Rakernas Kejaksaan yang berlangsung hingga 6 Desember,  di Hotrl Yasmin,  Cianjur ini sekaligus menutup ruang segelintir orang,  yang ingin menghidupkan kembali TP 4 dalam bentuk lain, Selasa (3/12).

Bahkan,  Burhanuddin yang juga Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di era Jaksa Agung Basriwf Arief memastikan pula tidak ada lembaga penggantinya.

“TP4 sudah musnah dan sudah kita tutup. Juga tidak ada lembaga penggantinya, ”  tegas pria bercambang ini.

Dia mengatakan kalaupun institusinya membentuk Satuan Tugas Investasi dan Pendampingan adala dalam kerangka pengamanan investasi,  seperti diamanafkan Presiden.

“Tugasnya, adalah menerima laporan, kalau ada investor yang dirugikan dengan sistem pemerintah daerah atau pusat. Atau dimanapun lapor pada kami, kami akan lakukan penelitian atas  Undang-Undang yang menganggu investasi,” paparnya.

Ditambahkan, “Kejaksaan akan berkonsentrasi pada penguatan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang pengamanan pembangunan strategis.

Pembubaran TP4 ini,  baik tingkat Pusat dan Daerah adalah sekaligus mencabut Keputusan Jaksa Agung sebelumnya HM Prasetyo.

Kebijakan itu tertuang  Surat Keputusan Jaksa Agung  Nomor: Kep-345/A/JA /11/2019. Dan instruksi Jaksa Agung Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI tentang pembentukan TP4 Kejaksaan.

KINERJA 60 HARI

Pada kesempatan itu,  Burhanuddin didampingi para pejabat eselon satu Kejaksaan membeberkan kinerja Kejaksaan Agung, sejak dirinya dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

Diantaranya,  penangkapan terpidana perkara batubara Kokos Jiang dan eksekusi uanfg pengganti sebesar Rp477 miliar lebih.

Lalu,  crash program peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan hukum pengacaa negara, menerbitkan pedoman tuntutan dan penuntasan oenyirikan perkara PT Danareksa Sekuritas.

Kemudian,  penuntutan perkara pengadaan BBM High Speed Diesel oada PLN 2010 dengan terdakwa Nur Pamudji tengah proses sidang. Sedangkan Direktur PT TPPI Honggo Wendratno masih berstatus buronan.

LELANG JABATAN

Pada kesemoatan itu,  Burhanuddin jiga mengungkapkan telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agunh No: 11/2019 tentang Manajemen Karir Pegawai Kejaksaan.

Serta Keputusan Jaksa Agung No: Kep-352/A/JA/11/2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penetapan Pejabat yang bwrtanggung jawab atas penggunaan  anggaran dan pelaksanaan program kegiatan di Kejaksaan.

“Pada,  16 Desember diagendakan untuk lelang jabatan dan uji publik untuk jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, ” ujarnya.

Untuk sementara agenda ini bakal dilakukan terbatas sebagai Proyek Percontohan, pada enam Kejaksaan Tinggi (Kejati),  yakni Sumut,  Sumsel, DKI, Jabar,  Jateng dan Jatim.

Hadir dalam Raker Kejaksaa adalah, Wakil Jaksa Agung Arminsyah, JAM Intel, Jan Maringka, Jambin Bambang Sugeng Rukmono, JAM Pidsus Adi Toegarisman, JAM Pidum Ali Mukartono, JAM Datun Feri Wibisono, Kaban Diklat Setia Untung Arimuladi dan JAMWas Muhammad Yusni. (ahi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *