Garbi Siap Tuntut Hukum Pemkot Depok Turunkan Baliho

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID — JAKARTA: Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) menyiapkan tuntutan hukum kepada Pemerintah Kota Depok. Menyusul diturunkannya baliho yang dipasang Garbi di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, oleh Satpol Pamong Praja setempat.

“Garbi masih melakukan kajian hukum terkait penurunan baliho kami, sesuai prosedural & membayar pajak.. Langkah selanjutnya, masih kami diskusikan. Yang pasti, kami memiliki bukti-bukti hukum dan telah memenuhi prosedur yang sah terkait terkait pemasangan baliho tersebut,” ujar Bramastyo Bontas, juru bicara Garbi Kota Depok, didampingi Slamet Hasan, Tim kuasa hukumnya, kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).
Penurunan baliho resmi itu, katanya, merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan pelanggaran adminsitrasi yang dilakukan Pemkot Depok. “Padahal, baliho itu hanya berisikan aspirasi warga terkait berbagai persoalan yang terjadi di Kota Depok.”
Baliho dengan bayar pajak resmi Rp 4,7 juta melalui agensi setempat itu berisikan gambar ketua Garbi Kota Depok, Bayu Adi Permana, dengan tulisan ajakan memberantas kemiskinan, kemacetan, pelayanan, upah minimum, kesehatan hingga pendidikan. Tagline yang diusung: #Bosan Yang Lama? Ganti Yang Baru’.
Pemkot Depok termasuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020. Bakal Calon kepala & wakil kepala daerah bermunculan. Incumben terindikasi berseberangan KH Idris Abdul Somad (walikota asal Partai Keadilan Sejahtera) dan Pradi Supriatna (wakil walikota asal Gerindra). Sedangkan PDIP mengusung mantan ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo. (royke)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *