Menperin Akui Ada 7 Masalah Dalam Perindustrian Nasional

HEADLINE PARLEMEN

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, ada 7 masalah utama yang dihadapi perindustrian nasional.

Hal itu dinyatakan Agus usai dirinya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/10/2019).

Agus mengatakan, kepada Komisi VI DPR RI dirinya menyampaikan, selama 2 bulan menjadi Menperin dirinya telah mengidentifikasi 7 masalah utama yang dihadapi industri nasional.

“Saya memiliki kewajiban apabila tujuh masalah yang dapat kita indentifikasi itu bisa dicarikan jalan keluarnya, maka kami dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yakin industri nasional akan terbang,” katanya.

Menurut Agus, hal pertama adalah, berkaitan dengan kelangkaan atau mahalnya bahan baku.

“Kalau kita bicara mahalnya bahan baku kita bisa lihat salah satu contoh mahalnya gas untuk industri, di mana gas industri harganya masih relatif tinggi. Ini tentu akan mengganggu daya saing industri kita sendiri,” jelasnya.

Hal kedua yg perlu mendapat perhatian menurut Agus adalah berkaitan dengan pengembangan kawasan industri.

“Itu kita harus melakukan penyebaran, bukan hanya Jawa sentris. Kita akan mendorong pengembangan terciptanya kawasan kawasan induatri di luar pulau Jawa,” ungkapnya.

Hal Ketiga, kata Agus berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), khususnya SDM industri.

“Ini menjawab berbagai tantangan dari perkembangan teknologi termasuk teknologi 4.0. Teknologi 4.0 ini tentu jangan kita dikotonomikan dengan tenaga kerja, karena sangat berbeda. Karena sebetulnya 4.0 ini adalah sebuah teknologi yang bisa mendorong industri lebih cepat berkembang dan efisien. Jadi program vokasi kedepan juga menjadi tantangan agar ketersediaam manusia di budang industri itu cukup,” terangnya.

Putra mantan menteri di era Orde Baru Ginanjar Kartasasmita ini mengatakan, hal keempat berkaitan dengan mindset yang ingin diubah, yakni berkaitan dengan limbah.

“Selama ini persepsi di masyarakat bahwa limbah ini sampah yang harus kita buang. Kemenperin ingin merubah paradigma berpikir dan mensosialisasikan bahwa limbah itu sebetulnya bisa kita pakai, kita gunakan untuk bahan baku industri. Itu yg disebut dengan recycle economy atau circular economy,” tuturnya.

Hal kelima menurut Agus adalah, induatri kecil dan menengah (IKM). Kita sudah mengidentifikasi permasalahannya dan kita lihat bahwa industri kecil dan menengah masih perlu revitalisasi dari teknologi supaya membuat mereka lebih efisien,” tukasnya.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, hal keenam berkaitan dengan market.

“Apa yang bisa kita lakukan untuk memperluas pasar ekspor kita tapi di sisi lain kita perlu untuk melakukan upaya save guarding (cek lagi) bagi masuknya barang barang dari luar negeri yang akan mengganggu industri dalam negeri. Kita dapat menggunakan instrumen tarif instrumen pajak dan lainnya,” tegasnya.

Untuk faktor ketujuh, Agus mengaku, dirinya lupa. Namun dirinya yakin ketujuh permasalahan tersebut akan terjawab dalam Omnibus Law nanti.

“Yag ketujuh apa ya, saya lupa. Yang terakhir nanti saja. Jadi 7 masalah itu yang akan kami fokus dalam waktu dekat, kami cari solusinya. Solusinya harus bersama dengan kementerian lain.
Saya yakin koordinasi ini akan terjawab dalam Omnibus Law,” jelasnya.

Anggaran Kemenperin

Ketika disinggung mengenai anggaran di Kemenperin saat ini, Agus mengaku, anggaran di kementeriannya saat ini sangat terbatas.

“Tadi saya sudah sampaikan ke Komisi VI anggaran di Kemeperin itu relatif kecil, hanya Rp2,9 triliun,” ungkapnya.

Namun, Agus berjanji, kecilnya jumlah anggaran tersebut tidak akan mengurangi semangat kementeriannya dalam memacu tumbuhnya perindustrian di Tanah Air.

“Anggaran nanti akan kami mintakan, tapi yang terpenting saya kira, meskipun kecil anggaran tersebut tapi tidak kemudian mengurangi semangat kami,” tandasnya.

Agus memaparkan, dirinya akan mencari sejumlah terobosan agar pencapaian di sektor industri tidak terganggu.

“Kami harus bisa mencari terobosan terobosan agar anggaran kecil itu tidak mengganggu pencapaian industri,” imbuhnya.

Agus mengatakan, untuk tahun 2021 sendiri, Kemenperin telah meminta anggaran sebesar Rp6 triliun.

“Nanti kami untuk tahun 2021 akan meminta anggaran sebesar Rp6 triliun, tapi sebelum mencapai ke sana pun kita harus mencari beberapa terobosan di mana pengembangan industri itu tidak tergantung hanya dari APBN,” urainya.

Mengenai kegiatan vokasi sendiri, Agus menuturkan, kementeriannya telah mendorong kerjasama dengan berbagai pelaku industri.

“Misalnya vokasi yang bekerjasama dengan Chandra Asri. Itu contoh di mana sebetulnya Kemenperin walaupun dengan anggaran yang kecil tapi kami punya cara-cara agar beberapa pencapaian bisa terwujud,” ungkapnya.

Kawasan Industri Baru

Terkait beberapa industri baru yang akan dibangun dan dikembangkan, Agus mengaku, pemerintah saat ini telah melakukan kerjasama dengan Badan Usaha untuk membangun beberapa kawasan industri di luar Pulau Jawa.

“Bintuni misalnya, walaupun tidak ada anggaran dari APBN dan APBD maka kami menggunakan instrumen yang dinamakan dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Terobosan-terobosan tersebut yang kami lakukan agar pencapaian di bidang industri bisa tercapai,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *