Tujuh Satuan Kerja Kementerian ATR/BPN Peroleh Penghargaan Zona Integritas WBK Tahun 2019

HEADLINE NASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyerahkan Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada tujuh satuan kerja (satker) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (10/12).

WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

“Sangat senang sekali mendapat penghargaan ini karena seperti yang kita tahu selama ini image kantor kita kan penuh dengan pungutan liar, lambat dan lain sebagainya. Saat dicanangkan ada yang tidak percaya bahwa kita bisa memperoleh predikat WBK karena mereka melihat kondisi yang ada selama ini, tapi kita bisa membuktikan,” ujar Sunraizal, Inspektur Jendral Kementerian ATR/BPN saat menghadiri acara tersebut bersama dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto dan jajaran Kementerian ATR/BPN lainnya.

Tujuh satker di Kementerian ATR/BPN yang menjadi pelopor perubahan sehingga mendapat penghargaan WBK itu, antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dan Kantor Pertanahan Kota Metro.

Selain penyerahan Predikat WBK, Kementerian PANRB juga menyerahkan penghargaan kepada pelopor perubahan Zona Integritas kepada tiga orang. Mereka adalah pelopor pembangunan Zona Integritas di Kementerian ATR/BPN yang artinya karena kepemimpinan, dedikasi dan komitmen tiga orang inilah Satker di Kementerian ATR/BPN saat ini bertambah memiliki predikat WBK. Orang-orang tersebut adalah Asnaedi Sittaka memperoleh penghargaan sebagai pelopor perubahan Zona Integritas saat menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian Sepyo Achanto memperoleh penghargaan sebagai pelopor perubahan Zona Integritas saat menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dan yang terakhir adalah Imam Nawawi memperoleh penghargaan sebagai pelopor perubahan Zona Integritas saat menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Tiga orang ini oleh Kementerian PANRB dianggap sebagai tokoh perubahan yang mempelopori Zona Integritas di Satker mereka terdahulu.

Untuk mendapatkan penghargaan WBK ini memang tidaklah mudah. “Kita sudah mencanangkan Zona Integritas di banyak satker, dan tahun ini kita mengusulkan 38 satker tapi yang lolos ambang batas untuk diverifikasi nasional hanya 14 satker dan yang lolos hingga tahap akhir hanya 7 satker ini, sebenarnya yang nyaris-nyaris lolos juga banyak,” kata Sunraizal.

Sunraizal kemudian mengungkapkan Kementerian ATR/BPN kini sudah harus berubah, “Saatnya seluruh insan dan satker di Kementerian ATR/BPN memberikan layanan terbaiknya pada masyarakat sehingga ke depan menjadikan seluruh satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mendapat predikat WBK bahkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tutup Sunraizal.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan yang menerima penghargaan WBK atas jabatannya terdahulu sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Asnaedi menceritakan kiat-kiatnya bersama jajaran dalam membangun zona integritas. “Jika kita sudah berani mencanangkan Zona Integritas itu berarti kita sudah bisa ikhlas dalam memberikan pelayanan, rendah hati, responsif, selalu berbuat lebih baik, selalu ada perubahan, dan memberikan nilai tambah di setiap layanan itu,” ungkapnya.

Selain itu, Asnaedi menambahkan dalam membangun ZI diperlukan inovasi lebih dalam memberikan pelayanan, salah satunya dengan digitalisasi karena dengan begitu, pelayanan akan makin cepat, sederhana, transparan.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menyampaikan bahwa perbaikan organisasi harus dilakukan secara internal terlebih dahulu. “Untuk memulai pelayanan kepada masyarakat, kita harus benahi diri sendiri terlebih dahulu,” kata Surya Tjandra. (Np)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *