130 Hakim Direkomendasikan Sanksi Selama 2019 

HEADLINE HUKRIM

JAKARTANEWS.ID- JAKARTA: Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi kepada 130 orang hakim selama periode 2 Januari sampai 23 Desember 2019.

Menurut Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta pemberian sanksi kepada mereka,  karena terbukti  melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Pelanggaran paling banyak berupa pelanggaran hukum acara sebanyak 79 hakim, perilaku murni sebanyak 33 hakim, dan pelanggaran administrasi sebanyak 18 hakim,” kata Sukma,  di Gedung KY,  Jakarta,  Kamis (26/12).

Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan Sidang Pleno oleh Anggota KY. Selanjutnya,  Rekomendasi sanksi ini  disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.

Hakim yang terbukti melanggar KEPPH adalah  91 hakim dijatuhi sanksi ringan, 31 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 8 hakim dijatuhi sanksi berat.

TUMPANG TINDIH TUGAS

Namun demikian,  Sukma mengakui pemberian sanksi dalam bentuk rekomendasi oleh KY seringkali terhambat karena, Mahkamah Agung ( MA) tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY ini dan adanya tumpang tindih tugas.

“Dari 130 putusan, MA hanya menindaklanjuti 10 usulan sanksi hakim.  Sementara terhadap 62 usulan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial,” ungkapnya.

“Adapun 6 usulan sanksi, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut. Untuk 52 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan,” tambahnya.

Sukma menerangkan banyaknya hakim terkena sanksi ini menggambarkan bahwa KY dengan tegas menegakkan pelaksanaan Kode Etik Hakim untuk menjaga kemuliaan profesi hakim. Proses penanganan dilakukan  melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti  yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. “Hal ini untuk menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan KY tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim.”

JENIS PELANGGARAN

Dijelaskan,  pelanggaran hukum acara adalah jenis pelanggaran kode etik terbanyak yang dilakukan. Yaitu berupa: tidak cermat dalam membuat putusan, mengabaikan bukti, melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan lainnya.

Pelanggaran kode etik lainnya adalah perilaku murni seperti: berpihak, berkomunikasi dengan pihak berperkara, suap/gratifikasi, selingkuh, dan berkata tidak pantas.

Pelanggaran administrasi juga banyak dilakukan oleh hakim terlapor seperti salah memasukkan saksi, tidak cermat dalam membuat putusan, dan lainnya.

“Hakim yang paling banyak dijatuhi sanksi berasal DKI Jakarta sebanyak 30 hakim,” bebernya.

Kemudian, diikuti lima provinsi di bawahnya yaitu  Sumatera Utara (18 hakim), Riau (16 hakim), Sulsel  (11 Hakim), Bali (9 hakim), dan Jawa Timur (8 hakim). (ahi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *