Fadli Zon: Tak Boleh Ada Negosiasi Dengan Tiongkok Terkait Natuna

HEADLINE INTERNASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan, Pemerintah Indonesia tidak perlu bernegosiasi dengan Pemerintah Tiongkok terkait permasalahan sengketa di perairan Natuna.

Hal tersebut ditegaskan Fadli kepada para wartawan, Senin (6/1/2020).

Fadli mengatakan, hak Indonesia atas perairan Natuna Utara sudah dilindungi oleh hukum laut internasional, dan Tiongkok sendiri mengakui Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

“Jadi, dasar kita sangat kuat. Itu sebabnya jangan sampai dibuka ruang negosiasi sekecil apapun dengan Tiongkok terkait wilayah perairan tersebut. Kita tak boleh didikte oleh Tiongkok atau berada di bawah tekanan Tiongkok,” katanya.

Alumnus LSE, Inggris tersebut menyarankan, Indonesia hanya perlu meningkatkan patroli dan memperkuat penjagaan keamanan di perairan Natuna Utara.

“Harus diakui itu adalah kelemahan kita selama ini. Sebab, saya melihat perairan Natuna Utara sepertinya akan selalu diwarnai insiden serupa,” ujarnya.

Jangan lupa, kata Fadli, insiden seperti kemarin sudah terjadi berkali-kali, seperti tahun 2016, 2015, 2013, bahkan sejak tahun 2010 dulu.

“Kita perlu mencurigai ada upaya sistematis untuk membawa persoalan ini ke meja perundingan bilateral,” jelasnya.

Fadli menegaskan, sebagai negara berdaulat, Indonesia sebaiknya tidak terjebak pada skenario Tiongkok tersebut.

“Di meja perundingan bilateral, bagaimanapun posisi Indonesia akan mudah sekali ditekan Tiongkok. Kita tak menginginkan itu terjadi,” ungkapnya.

Sudah Tepat

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan, protes Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri atas masuknya kapal Tiongkok ke wilayah perairan Natuna, sudah tepat.

“Mengacu pada UNCLOS 1982, Tiongkok memang tak memiliki hak dan kedaulatan apapun di perairan tersebut. Argumen bahwa perairan tersebut merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Tiongkok (traditional fishing right), sama sekali tak punya dasar hukum dan tak diakui,” terangnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menjelaskan, dalam UNCLOS, konsep yang dikenal adalah “Traditional Fishing Rights”, bukan “Traditional Fishing Grounds”.

“Hal itu diatur dalam Pasal 51 UNCLOS. Itu sebabnya masyarakat internasional tidak mengakui keabsahan 9 garis putus yang diklaim oleh Tiongkok, termasuk klaim “Traditional Fishing Rights” mereka,” tuturnya.

Fadli mengungkapkan, Indonesia punya dasar hukum internasional yang kuat untuk menolak klaim Tiongkok tersebut.

“Putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016, dalam sengketa antara Filipina melawan Tiongkok, juga telah menegaskan kembali UNCLOS 1982, artinya, Tiongkok tak punya dasar hukum mengklaim perairan Natuna Utara dan sembilan garis putus yang selalu mereka sampaikan,” tandasnya.

Memang, tutur Fadli, dalam kasus Coast Guard Tiongkok kemarin tidak ada sengketa kedaulatan (sovereignty) antara Indonesia dengan Tiongkok.

“Mereka tak memasuki laut teritorial Indonesia. Dalam hukum laut internasional, dibedakan antara sovereignty dengan sovereign rights. Sovereignty merujuk pada konsep kedaulatan yang di laut disebut Laut Teritorial (Territorial Sea), sementara sovereign rights bukanlah kedaulatan. Mereka hanya memasuki ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia, di mana kita punya sovereign rights atasnya,” jelasnya.

Sovereign rights, jelas Fadli memberi negara pantai seperti Indonesia hak untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut lepas tertentu (ZEE) atau yang berada di bawah dasar laut (landas kontinen).

“Jadi, ZEE memang tidak berada di laut teritorial, tetapi di laut lepas (high seas). Di laut lepas memang tak dikenal konsep kedaulatan, sehingga tak dikenal juga tindakan penegakan kedaulatan. Namun, kita punya hak penegakan hukum di wilayah tersebut. Sebab, dalam undang-undang kita, misalnya UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ZEE termasuk ke dalam laut yurisdiksi nasional. Sesuai Pasal 9 ayat (2), TNI kita diberi tugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional,” tandasnya.

Mantan wartawan Harian Terbit ini menerangkan, dalam konteks konflik di Laut Cina Selatan hari ini, sebagai negara non-claimant state, Indonesia sebenarnya sejak lama telah mengambil sikap tegas untuk melindungi kedaulatan perairan Natuna.

“Sejak dulu kita tidak pernah mengakui klaim sepihak Tiongkok. Pada 2010, misalnya, kita bahkan pernah menulis catatan kepada Sekjen PBB bahwa klaim Tiongkok mengenai sembilan garis putus-putus itu tidak memiliki basis hukum internasional,” ucapnya.

Pada 2017, lanjut Fadli, kita juga telah mengambil inisiatif penting dengan mengubah nama perairan Natuna menjadi perairan Natuna Utara.

‘Setidaknya ada dua alasan, menurut saya, kenapa perubahan nama itu perlu dilakukan. Pertama, untuk mencegah kebingungan di antara pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi landasan kontinen tersebut, mengingat di wilayah itu kita memiliki hak berdaulat. Kedua, untuk memberikan petunjuk yang jelas kepada Tim Penegakkan Hukum di Angkatan Laut (AL) Indonesia,” sambungnya.

Fadli mengaku, dirinya sepakat dengan pandangan bahwa persoalan perairan Natuna Utara ini memang tak boleh dan tak perlu dibawa ke meja perundingan.

“Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia di Natuna Utara, demikian pula Indonesia juga tidak mengakui wilayah tradisional penagkapan ikan nelayan Tiongkok. Jadi, tak ada yang perlu dirundingkan. Itu mencederai konsistensi kita dalam menjaga kedaualatan Natuna sejauh ini,” pungkasnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *