Syarif Hasan: Pemerintah Berhak Meninjau Kembali Investasi Tiongkok di Indonesia

HEADLINE INTERNASIONAL

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan menilai, peninjauan kembali investasi Tiongkok di Indonesia merupakan kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah RI apabila Tiongkok tetap tidak meresponi klaim Indonesia atas perairan Natuna.

Hal tersebut disampaikan Syarif kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/1/2020).

“Saya pikir bisa saja kalau itu memang Tiongkok tidak merespon protes kita mengenai klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna,” katanya.

Syarif mengatakan, namun sebaiknya Pemerintah RI menunggu terlebih respon Pemerintah Tiongkok atas keberatan Indonesia atas klaim sepihak tersebut.

“Ya, kita lihat nanti bagaimana respon nya apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan. Seperti yang telah saya sampaikan kalau menyangkut implikasi pada ekonomi kalau memang mereka tidak menghargai kedaulatan NKRI, apapun maka kita tentu akan kita pertimbangkan dan kita lakukan,” terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengaku, dirinya tidak keberatan dengan pembatalan investasi Tiongkok di Indonesia apabila permasalahan ini terus berlarut-larut.

“Begini saja, apapun langkah kita bisa lakukan kalau memang Tiongkok pada saat sekarang ini tidak menghargai kesepakatan konstitusi itu maka perlu ada tindakan yang betul-betul tegas dari pemerintah kita.

Syarif berpendapat, hal tersebut perlu dilakukan agar menjadi pelajaran bagi Bangsa Indonesia.

“Supaya menjadi pelajaran juga bagi kita, tetapi apapun yang terjadi semua ini kan sudah diatur dalam konvensi sehingga kita minta Tiongkok untuk menaatinya,” tukasnya.

Keterlibatan Mahkamah Internasional

Ketika ditanyakan mengenai perlunya melibatkan Mahkamah Internasional dalam upaya mengakhiri persengketaan RI dengan Tiongkok atas perairan Natuna, Syarif berpendapat, agar hal tersebut sebaiknya diserahkan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu).

“Saya pikir kita serahkan kepada menlu untuk sejauh mana melihat kasus ini, tapi yang menerbitkan perairan internasional itu memang di Mahkamah Internasional,” ujarnya.

Syarif menuturkan, perlu dibuka diplomasi ke arah sana, sebagai penjajakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kasus klaim sepihak Tiongkok ini.

“Karena sekali lagi Tiongkok itu kan kelihatannya sekalipun kasus Filipina dengan Tiongkok, Filipina kan sudah menang tapi kadang-kadang juga masih tidak ditaati,” ungkapnya.

Menurut anggota DPR RI asal Dapil Jawa Barat 3 ini, klaim sepihak Tiongkok ini tidak hanya terjadi atas wilayah Indonesia saja, tetapi juga atas negara-negara lain terutama negara-negara ASEAN.

“Jadi sekali lagi memang Tiongkok ini di Laut Cina Selatan itu yang menjadi persoalan bersama antar negara-negara yang terlibat dengan Tiongkok, seperti: Vietnam, Malaysia, dan sekarang Indonesia,” tandasnya.

Pesan Untuk Pemerintah

Lebih lanjut pria kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan, 70 tahun lalu tersebut menghimbau, Pemerintah RI untuk bertindak tegas dan tidak ada kompromi terkait klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna.

“Saya teringat kembali pada saat kasus Ambalat, dimana pada saat itu SBY dengan tegas mengatakan, apapun yang terjadi akan ditetapkan untuk kepentingan NKRI. Tidak ada kompromi, bahkan beliau memimpin langsung di kapal perang KRI di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Pada saat itu di perairan Ambalat itu,” tegasnya.

Syarif menyatakan, dirinya mengapresiasi sikap Pemerintah RI yang menunjukkan ketegasannya atas klaim sepihak Tiongkok tersebut.

“Jadi harus betul-betul kita hargai pemerintah sekarang sudah kompak. sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus kompak kita harus tegas dan tidak ada kompromi.

Syarif beropini, diplomasi bukan berarti negosiasi.

“Pak Menkopolhukam juga sudah menyatakan diplomasi itu bukan berarti negosiasi. Jadi saya pikir itu bagus diplomasi itu bukan berarti negosiasi,” tutupnya. (Daniel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *